Kader-kadernya NU Kok Hanya Jadi Cawapres?

Kini hanya tinggal Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo yang belum mengumumkan cawapresnya. Saya dan Anda pun satu pikiran, satu prediksi, mereka tetap akan memilih pendamping dari kader NU. Itu harga mati.

Setidaknya saat ini masih ada tiga figur yang menjadi incaran mereka. Antara lain Menkopolhukam Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Yenny Wahid, yang tak lain adalah putri kesayangan Gus Dur.

Lagi-lagi tak ada alasan lain mengapa kader-kader NU ini wajib menjadi pilihan kandidat Capres 2024. Mereka ingin mendulang suara dari warga Nahdliyyin yang keberadaannya mayoritas di Tanah Air.

Dendam Masa Lalu

Sejarahnya, NU sudah memiliki kendaraan sendiri untuk politik praktis. Namanya adalah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Partai politik yang didirikan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1998 ini sudah besar. Di kepemimpinan Muhaimin, partai ini terus mengalami kemajuan. Harusnya lebih besar lagi jadi kadernya tak terpecah-pecah seperti sekarang.

Saya dan Anda sudah tahu, begitu sangat panasnya hubungan kader PKB satu dengan lainnya ketika menjelang pemilihan presiden. Hingga sekarang, dua kubu yang mengatasnamakan PKB Muhaimin dan PKB Gus Dur masih terus saling serang. Anda pun sudah paham sejarah mengapa pertikaian dua kubu itu terjadi.

Tapi publik kan tak mau tahu menahu sejarah itu. Apalagi mereka yang non NU. Publik hanya akan menilai sinis dan kritis, bahwa mengapa ko "dendam" masa lalu itu masih terus dirawat hingga saat ini. Sampai kapan? Sampai kiamat?

Yang terjadi, maka nama NU pun ikut terbawa dan jadi korban. Publik bertanya? Apa setidakdewasa itu kader-kader NU berpolitik. Apa tidak ada jalan lain untuk saling menurunkan egoisme masing-masing. Misalnya, melakukan rekonsiliasi. Satukan jalan untuk cita-cita besar NU, bukan untuk ego sendiri. 

So, kader-kader NU di Indonesia begitu banyak yang hebat dan berkualitas. Termasuk di dunia politik. Tapi kader "emas" ini potensinya tak akan pernah naik podium sebagai, setidaknya jadi calon presiden sampai kapanpun. Itu jika di internalnya sendiri masih masih cakar-cakaran. Apalagi ditambah dengan aturan 'presidential threeshold' seperti yang terjadi sekarang ini.