KPK Tetapkan Hakim Yustisial Edi Wibowo Sebagai Tersangka Pengurusan Perkara Di MA

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan tersangka dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung yakni Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung Edi Wibowo.

“KPK kembali menemukan adanya kecukupan alat bukti terkait dugaan perbuatan pidana lain dalam pengurusan perkara di MA. Langkah berikutnya yaitu KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan Tersangka EW (Edy Wibowo), Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung,” kata Ketua KPK Firli Bahuri Senin (19/12/2022) sore.

KPK menduga ada pemberian sejumlah uang secara bertahap hingga mencapai sekitar Rp3,7 Miliar kepada Edi Wibowo yang menjabat Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti MA yang diterima melalui MH dan AB sebagai PNS kepaniteraan MA perwakilan sekaligus orang kepercayaannya.

“Pemberian sejumlah uang tersebut diduga untuk mempengaruhi isi putusan dan setelah uang diberikan maka putusan kasasi yang di inginkan Wahyudi Hardi dikabulkan dan isi putusan menyatakan Rumah Sakit SKM tidak dinyatakan pailit,” papar Firli. 

Sebelumnya KPK juga telah menetapkan dan mengumumkan 13 orang sebagai Tersangka, sebagai berikut:

1) SD (Sudrajad Dimyati,), Hakim Agung pada Mahkamah Agung.

2) GS (Gazalba Saleh), Hakim Agung pada Mahkamah Agung.

3) PN (Prasetyo Nugroho), Hakim Yustisial / Panitera Pengganti pada Kamar

Pidana MA dan Asisten Hakim Agung GS.

4) RN (Redhy Novarisza), PNS Mahkamah Agung / staf

5) ETP (Elly Tri Pangestu) Hakim Yustisial / Panitera Pengganti Mahkamah

Agung.

6) DY (Desy Yustria), PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung.

7) MH (Muhajir Habibie), PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung.

8) NA (Nurmanto Akmal), PNS Mahkamah Agung.

9) AB (Albasri), PNS Mahkamah Agung.

 10) YP (Yosep Parera), Pengacara. 

11) ES (Eko Suparno), Pengacara.

12) HT (Heryanto Tanaka), Swasta / Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana).

13) IDKS (Ivan Dwi Kusuma Sujanto), Swasta / Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana).

Tersangka EW bersama-sama MH dan AB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a dan b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.