Wakil Ketua MPR Bantah Bamsoet Inisiasi Pemilu Ditunda dan Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua MPR Arsul Sani membantah Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet sedang menginisiasikan penundaan pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan presiden.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) itu mengaku dirinya telah mendapatkan penjelasan dari Bamsoet soal ucapannya itu.

Menurut Arsul, Bamsoet tidak sedang menginisiasikan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden maupun anggota DPR/DPRD/DPD. 

"Tetapi beliau hanya ingin mengingatkan agar bahwa pemilu itu harus dipersiapkan dengan baik, termasuk juga pendanaannya," jelas dia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).

Dia menegaskan di internal MPR juga tidak pernah membicarakan terkait penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden.

"Semua kan sudah on the track, kenapa itu tidak pernah kita bicarakan? Karena kan yang namanya pemilu itu tahapannya sudah dimulai," kata dia.

Dia menjelaskan tahapan pemilu itu telah dimulai dari pendaftaran partai politik, verifikasi administrasi, hingga verifikasi faktual. Sedangkan hasil untuk verifikasi faktual akan diumumkan pada bulan ini.

"Jadi sejauh ini memang tidak ada karena semuanya kita mengikuti tahapan-tahapan yang sudah disepakati oleh pemerintah, penyelenggara pemilu, KPU, maupun DPR RI itu sendiri, dalam hal ini Komisi II," tandas Arsul.

Masinton Ikut Buka Suara

Sebelumnya politikus PDIP Masinton Pasaribu menyebut alasan Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengusulkan jadwal tahapan Pemilu dipikirkan ulang dinilai tidak memiliki dasar yang kuat.

Jika ingin mengusulkan penundaan pemilu, Masinton menyarankan agar Bamsoet memiliki alasan kuat yang bisa diterima oleh publik.

"Alasanya harus mendasar, kuat dong. Kalo alasan masih tahap recovery, saya rasa dasar argumentasinya belum kuat. Harus dicari dasar argumentasi yang secara logika bisa diterima publik," ujar anggota DPR di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (12/12/2022).

"Apasih alasan logis biar diterima masyarakat? Apakah alasan recovry bisa dijadikan dasar? Harus dilempar ke publik dulu. Apakah bisa menerima?" lanjut Masinton.

Terkait usulan tersebut, dia menyebut agar alasan Bamsoet itu diuji ke publik agar tidak ada pemaksaan. Sebab jika dipaksakan, kejadian pada zaman Presiden Soeharto bisa terulang. 

"1997 pemilu, dan kemudian 1997 juga Pak Harto diangkat sidang MPR, kemudian sejak Pak Harto dilantik di sidang MPR muncul krisis ekonomi, berpuncak pada krisis politik dan gerakan mahasiswa menduduki DPR dan 21 Mei Pak Harto menyatakan berhenti. Kita enggak ingin pengulangan sejarah terjadi pada Pak Jokowi," tutur dia.

Masinton menjelaskan jika alasan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Jokowi tidak diterima oleh publik dan cenderung dipaksakan, maka hal itu bisa menjadi boomerang bagi Jokowi. (saa/muu)