Politik Jual Beli Bisa Muncul di Pemilu 2024, Ini Alasannya

Jakarta - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyatakan Pemilu 2024 bisa memicu terjadinya politik jual beli. 

Menurut dia, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dilakukan serentak bisa menimbulkan efek ekor jas atau coat tail effect. Selain itu, juga adanya anomali pada sistem pemilu di Indonesia.

"Mereka akan memilih partai politik yang juga mengusung atau mengusulkan calom presiden yang juga dia pilih," kata Titi di Amaris Hotel, Jakarta, Minggu (20/11/2022).

Dia menyatakan Indonesia perlu belajar dari sistem pemilu di Brazil yang juga menggunakan sistem pemilu serentak. Ada 11 pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu di Brazil.

Dia lantas membandingkan dengan Indonesia yang hanya memunculkan sedikit pasangan calon. Menurut Titi, alasannya karena Indonesia terhalang dengan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakilnya.

"Karena ada ambang batas pencalonan presiden yang angkanya berasal dari pemilu masa lampau menjadikan sistem presidensial rasa parlementer,” ujarnya. 

Baca Juga

DKPP Ungkap Terima 206 Perkara Pelanggaran Etik Pemilu 2024, Begini Rinciannya

Kata Titi, meskipun partai politik itu dinilai sangat kuat, tetapi jika persentase tidak mencapai ambang batas yang ditetapkan, maka bisa muncul praktik politik jual beli. 

“Terlebih masih ada 11 bulan lagi masyarakat akan terus disajikan berita mengenai pertemuan antar elit politik, dan selama itu pula kita tidak bisa mengakses apa isi pertemuan tersebut," tandas dia. (saa/mii)