Fantastis Uang Masuk SMK IDN Bogor Ternyata Puluhan Juta Rupiah, Orang Tua Resah KDM Cabut Izin Operasionalnya

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik pencabutan izin operasional SMK Islamic Development Network (IDN) Bogor dicabut oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) tengah jadi sorotan publik.

Pasalnya nasib ratusan siswa kini terdampak akibat SK Gubernur tersebut. 

Pasalnya para orang tua sudah mengeluarkan biaya fantastis agar anak-anak mereka bisa sekolah di SMK tersebut.

Banyak masyarakat penasaran, berapa sih biaya pendidikan di SMK IND Bogor tersebut?

Sumber :

• Istimewa

Sebelumnya, KDM secara resmi mencabut izin operasional SMK IDN Bogor melalui SK Gubernur Nomor 188/Kep.17-DPMPTSP/2026 yang diterbitkan pada 19 Januari 2026.

Baca Juga

Orang Tua Siswa Heran Masalah PBG Jadi Penyebab Gubernur KDM Cabut Izin SMK IDN Bogor: Kenapa Bisa Terbit?

Keputusan ini memicu gelombang protes dari ratusan wali murid yang merasa masa depan anak-anak mereka terancam, terutama bagi siswa kelas XII yang sebentar lagi akan menghadapi ujian kelulusan.

Pencabutan izin ini berawal dari evaluasi menyeluruh terhadap legalitas unit-unit pendidikan di bawah Yayasan IDN.

Pemprov Jabar menemukan indikasi bahwa unit di Pamijahan dan Sentul diduga beroperasi tanpa izin resmi.

Sementara itu, unit di Kecamatan Jonggol yang sebelumnya berizin, ditemukan memiliki permasalahan serius pada sisi legalitas hukumnya.

Polemik ini kabarnya sempat mencuat sejak akhir 2025, dipicu oleh konflik internal antara pihak sekolah dan orangtua siswa terkait sanksi disiplin (drop out) anaknya.

Profil SMK IDN Bogor

Terlepas dari polemik hukumnya, SMK IDN Bogor dikenal sebagai salah satu sekolah IT boarding school terbaik yang fokus pada penguasaan teknologi tingkat tinggi.

Sekolah ini diketahui menggabungkan kurikulum pesantren dengan keahlian industri digital yang sangat spesifik.

Siswa di SMK IDN tidak hanya belajar teori, tetapi langsung diterjunkan ke proyek riil. 

Program unggulannya adalah IDN Mengajar, di mana para siswa dikirim ke berbagai daerah hingga luar negeri untuk mengajarkan ilmu IT.

Selain itu, ada juga program Backpacker keliling dunia ke belasan negara untuk melatih kemandirian dan wawasan global siswa.

Sumber :

• idn.sch.id

SMK IDN Bogor menawarkan tiga jurusan utama yang dirancang sesuai kebutuhan industri global, yakni:

1. Designer (DKV): Mempelajari UI/UX Design, Figma, 3D Design, hingga Marketplace Design.
2. Programmer (RPL): Fokus pada pengembangan aplikasi Web dan Mobile (Android/Flutter), Laravel Framework, dan PHP MySQL.
3. Engineer (TKJ): Mendalami Jaringan Komputer dengan standar sertifikasi internasional seperti Cisco (CCNA, CCNP), Mikrotik, DevOps, hingga AWS Cloud.

Lalu berapa biaya pendidikan di SMK IDN Bogor?

Sebagai sekolah swasta eksklusif dengan fasilitas asrama dan sertifikasi internasional, SMK IDN Bogor memiliki struktur biaya yang cukup signifikan.

Dilansir dari laman resmi SMK IDN Bogor pada Kamis (12/3/2026), berikut rincian biaya pendaftaran SPP, hingga biaya tahunan berdasarkan update data terbaru bulan Juli 2025.

• Biaya Pendaftaran: Rp900 ribu (sudah termasuk biaya tes psikotes, tes online, dan wawancara).
• Biaya Masuk (Uang Pangkal): Rp40 juta. Biaya ini mencakup pengembangan pendidikan, fasilitas, serta kegiatan ekstrakurikuler di tahun pertama.
• Biaya SPP Per Bulan: Rp4 juta per bulan. Biaya bulanan ini bersifat all-in, mencakup kebutuhan selama di asrama (boarding), makan, kesehatan, hingga seluruh kegiatan character development dan ekstrakurikuler baik di dalam maupun luar pesantren.
• Biaya Tahunan: Siswa diwajibkan melunasi biaya tahunan (mulai tahun kedua) sebesar Rp4 juta, dimana biaya tersebut mencangkup seluruh rangkaian kegiatan pengembangan karakter, ekstrakurikuler, hingga program kewirausahaan (entrepreneur) yang diselenggarakan baik di dalam maupun di luar lingkungan pesantren.

Pencabutan izin ini berdampak langsung pada sekitar 560 siswa. Para orangtua siswa kini tengah berjuang meminta diskresi kepada Gubernur Dedi Mulyadi, khususnya bagi 160 siswa kelas XII, agar tetap bisa mendapatkan ijazah resmi dan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mewajibkan pihak yayasan untuk bertanggung jawab atas pemindahan siswa ke sekolah lain, jika proses hukum tidak membuahkan jalan tengah. (ism/muu)