Ada Apa dengan SMK IDN Bogor yang Izinnya Dicabut oleh Dedi Mulyadi? Begini Penjelasan Kronologinya

tvOnenews.com - Badai besar menghantam Yayasan Islamic Development Network (IDN) dan membuat mereka akhir-akhir ini menjadi sorotan.

Melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188/Kep.17-DPMPTSP/2026 yang diterbitkan pada 19 Januari 2026, Gubernur Dedi Mulyadi resmi membatalkan izin pendirian sekolah menengah kejuruan (SMK) di bawah naungan yayasan tersebut.

Keputusan ini otomatis menganulir izin lama yang terbit tahun 2023 dan menghentikan legalitas operasional sekolah di wilayah Kabupaten Bogor.

Lantas, sebenarnya apa yang terjadi pada SMK IDN Bogor, hingga izinnya dicabut oleh Dedi Mulyadi?

Legalitas yang bermasalah

Baca Juga

Orang Tua Siswa Heran Masalah PBG Jadi Penyebab Gubernur KDM Cabut Izin SMK IDN Bogor: Kenapa Bisa Terbit?

Sumber :

• Istimewa

Investigasi pemerintah provinsi mengungkap adanya lubang besar dalam sisi administratif yayasan.

Diketahui, beberapa unit pendidikan diduga beroperasi tanpa mengantongi izin resmi, di antaranya SMK IDN Boarding School Pamijahan dan SMK IDN Boarding School Sentul.

Sementara itu, unit di Kecamatan Jonggol yang sebelumnya dianggap berizin, ternyata turut terseret dalam evaluasi total karena ditemukannya persoalan legalitas hukum yang mendasar.

Inilah yang memicu Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya mengambil langkah ekstrem demi penertiban institusi pendidikan di Jawa Barat.

Meski izin dicabut, pemerintah menegaskan bahwa pihak yayasan tidak bisa lepas tangan begitu saja.

SK Gubernur tersebut menginstruksikan Yayasan IDN untuk memfasilitasi kepindahan seluruh siswa ke sekolah baru, menanggung penuh biaya yang timbul akibat pencabutan izin ini, hingga Melaporkan progres pemindahan siswa secara berkala kepada pemerintah.

Ironisnya, meski SK sudah diteken sejak Januari, mayoritas orangtua siswa baru mengetahui kenyataan pahit ini pada 6 Maret 2026.

Sumber :

• Antara

Keterlambatan informasi ini memicu kepanikan massal, mengingat kalender akademik sudah memasuki fase krusial.

Kuasa hukum salah satu siswa, Yogi Pajar Suprayogi, mengungkapkan kekecewaannya saat mendatangi Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah I Jawa Barat di Cibinong.

Ia menyayangkan fakta bahwa SK tersebut seolah "disembunyikan" selama lebih dari satu bulan.

Kondisi ini membuat para wali murid berpacu dengan waktu, sebab ujian SMK dijadwalkan pada April, diikuti kelulusan pada bulan Mei.