DPR Setujui Lima Dewan Komisioner OJK Periode 2026-2031 di Rapat Paripurna

Jakarta, tvOnenews.com - DPR telah menyetujui lima nama anggota dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031, dalam Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026.

Kelimanya yakni Friderica Widyasari Dewi, Hernawan Bekti Sasongko, Hasan Fawzi, Dicky Kartikoyono, dan Adi Budiarso, yang sebelumnya telah lolos uji kelayakan di Komisi XI DPR RI pada Rabu, 11 Maret 2026 kemarin.

Ketua DPR RI, Puan Maharani pun menanyakan persetujuan para anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna tersebut, sebelum mengesahkan persetujuan dari pihak parlemen.

"Apakah laporan Komisi XI DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan, fit and proper test, calon anggota dewan komisioner OJK tersebut dapat disetujui?" tanya Puan yang langsung dijawab setuju oleh para anggota DPR yang hadir, Kamis, 12 Maret 2026.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, dalam laporannya mengatakan, Friderica Widyasari Dewi terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK dan Hernawan Bekti Sasongko sebagai wakil ketua.

Kemudian Hasan Fawzi terpilih sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon; Dicky Kartikoyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen; serta Adi Budiarso sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto.

Baca Juga

DPR Sebut Perekrut Luar Negeri Harus Ikuti Standar Minimum di UU PPRT

Misbakhun menjelaskan, nama-nama tersebut disetujui secara musyawarah dan mufakat dalam rapat internal Komisi XI DPR RI.

"Harapan kami para komisioner, ketua, wakil ketua, dan anggota dewan komisioner OJK ini bisa membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap OJK, terhadap pasar modal Indonesia, terhadap industri jasa keuangan Indonesia," kata Misbakhun.

"Supaya menjadi lembaga yang lebih kredibel, dipercaya oleh masyarakat, dan menjadi bagian dari proses pembangunan Indonesia ke depan yang memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Mohammad Yudha Prasetya