Puluhan Ribu BPJS Kesehatan Warga Masih Nonaktif, DPR Desak BPJS Percepat Proses Reaktivasi PBI

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi IX DPR RI menyoroti lambannya reaktivasi kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), terkhusus di Jambi.

Dari 110 ribu peserta yang dinonaktifkan, sekitar 30 ribu warga hingga kini belum kembali mendapatkan jaminan kesehatan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan kondisi ini tidak boleh berlarut.

Ia menyebut, data BPJS menunjukkan angka penonaktifan cukup besar dan belum seluruhnya dipulihkan.

“BPJS kesehatan tadi mengatakan ada 110 ribu masyarakat di sini yang dinonaktifkan BPJSnya tapi sudah tercover sekitar 80, masih sekitar 30-an ribu yang belum tercover,” ujar Nihayatul, Rabu (25/2/2026).

Sumber :

• tvOnenews.com/Syifa Aulia

Baca Juga

DPR Soroti Tramadol Masuk Sekolah hingga Desa: Sekali Pakai Rp50 Ribu Akhirnya Rusak Generasi

Menurutnya, DPR sudah memanggil kementerian dan lembaga terkait untuk mencari jalan keluar.

Rapat gabungan dengan Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BPJS, dan Bappenas digelar pada 9 Februari 2026.

Hasilnya, peserta yang dinonaktifkan harus segera diaktifkan kembali dalam waktu tiga bulan sambil dilakukan verifikasi ulang.

“Salah satu yang kita sepakati adalah yang dinonaktifkan ini dalam 3 bulan ini harus di-reaktif lagi sambil untuk mendata ulang, mana masyarakat yang benar-benar tidak mampu,” kata politisi Fraksi PKB tersebut.

Nihayatul menekankan pendataan berbasis desil kesejahteraan harus menjadi acuan. Kelompok masyarakat miskin wajib diprioritaskan kembali masuk dalam skema PBI.

“Masyarakat yang dari desil 1 sampai desil 5 itu benar-benar harus direaktivasi lagi dan masyarakat desil 6 sampai desil 10 atau non desil itu yang memang harus dinonaktifkan karena asumsinya masyarakat desil 6 sampai ke atas itu yang tidak perlu mendapatkan PBI,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Direksi Wilayah II BPJS Kesehatan, Octovianus Ramba, membenarkan total penonaktifan di Provinsi Jambi mencapai 110.109 peserta berdasarkan SK Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2026.

“Kita bisa melakukan reaktivasi melalui mekanisme PBI-JK sekitar 3.807, tetapi dengan pemerintah daerah kita sudah menyepakati 77.939 yang akan direaktivasi melalui PBPU pemda, jadi angkanya sudah mencapai 80.000,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui masih ada sekitar 30 ribu peserta yang belum dapat diaktifkan kembali.