Anak SD di Ngada NTT Bunuh Diri, DPR Sentil Bansos Tak Tepat Sasaran

“Ini jadi sebenarnya kan memang keluarganya kurang mampu dan ibunya kurang perhatian terhadap anak sehingga dia enggak ada tempat untuk curhat dan akhirnya putus asa dan bunuh diri,” katanya.

Komisi VIII DPR pun berencana memanggil KemenPPPA dan kementerian terkait untuk membahas kasus tersebut serta mencegah kejadian serupa terulang.

“Kita nanti segera komunikasi dengan KemenPPPA supaya segera turun ke daerah-daerah. Ini kan harus dipetakan dulu mana daerah 3T yang memang harus ada program-program khusus,” ujarnya.

Menurut Singgih, penanganan persoalan ini tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja, melainkan harus melibatkan Kemensos, KemenPPPA, pemerintah daerah, serta kementerian pendidikan.

“Ini peringatan buat kita semuanya. Jadi itu enggak cuma satu kementerian, tapi saling melengkapi juga nanti dengan Pemda,” katanya.

Ia menambahkan, DPR juga membuka opsi rapat gabungan dengan Komisi X DPR RI untuk membahas aspek pendidikan, termasuk penguatan layanan psikologis di sekolah.

Baca Juga

Pro Kontra Wacana Pembelajaran Daring Mulai April 2026, Anggota DPR Ingatkan Learning Loss Saat Covid-19

“Di sekolah juga harus ada mata pelajaran khusus atau untuk masalah psikologi anak ini. Sebenarnya kan ada BP, tapi ini bukan kenakalan, ini karena anak putus asa,” ujar Singgih.

Singgih menegaskan, kasus ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola bansos dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik fisik maupun nonfisik, agar benar-benar menjangkau daerah yang membutuhkan.

“Ini momentum semuanya, momentum di Kemensos dan momentum di PPPA, supaya ke depan tidak terulang lagi,” pungkasnya. (rpi/iwh)