Menkeu Purbaya Tegaskan Rupiah Melemah Bukan Dampak Pergantian Deputi Gubernur BI

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa gejolak nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini tidak ada kaitannya dengan proses pergantian Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). 

Penegasan ini disampaikan untuk menepis spekulasi pasar terkait pengaruh isu politik internal terhadap stabilitas mata uang nasional.

Menurut Purbaya, pelemahan rupiah sudah terdeteksi jauh sebelum munculnya nama-nama kandidat calon deputi, termasuk kabar mengenai masuknya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dalam bursa pencalonan tersebut.

“Rupiah melemah sebelum Pak Thomas ditunjuk (sebagai salah satu calon), jadi itu bukan isu. Ada faktor lain,” ungkap Menkeu saat memberikan keterangan di Jakarta, Kamis (22/1).

Meski nilai tukar sempat tertekan, bendahara negara memastikan bahwa pemerintah dan otoritas terkait telah bergerak secara sinergis. 

Ia mengimbau masyarakat agar tidak perlu cemas secara berlebihan mengenai arah gerak rupiah ke depan. Fokus utama pemerintah saat ini adalah menjaga fondasi ekonomi nasional agar tetap kuat membendung dampak fluktuasi kurs.

Purbaya meyakini bahwa strategi yang diambil oleh bank sentral sudah tepat. Ia optimis bahwa keselarasan antara kebijakan fiskal dan moneter akan mampu menarik kembali minat investor.

“Nggak perlu khawatir rupiah akan memicu krisis ekonomi. Fundamental kita masih sangat baik, kebijakan sudah sinkron dengan otoritas moneter, ekonomi akan makin cepat, investor akan masuk, rupiah menguat, pasar modal juga menguat,” tambahnya optimis.

Senada dengan Menkeu, Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan kesiapan pihaknya dalam menstabilkan nilai mata uang garuda. Berbekal cadangan devisa yang mumpuni, BI siap melakukan intervensi pasar secara agresif.

Perry memaparkan bahwa loyonya rupiah dipicu oleh kombinasi tekanan global dan domestik. Di level global, kebijakan tarif di Amerika Serikat, kenaikan imbal hasil US Treasury, hingga dinamika geopolitik menjadi faktor utama. 

Sementara dari dalam negeri, tingginya permintaan valas oleh korporasi dan persepsi pasar terhadap kondisi fiskal turut memberi tekanan.

Untuk meredam gejolak, BI tidak segan melancarkan intervensi besar di berbagai lini, mulai dari pasar spot, Domestic Non-Delivery Forward (DNDF), hingga pasar offshore NDF.