DPR Belum Pastikan Sikap soal Revisi UU Pemilu, Sufmi Dasco: Fokus Penanganan Bencana Dulu

Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, belum memberikan keputusan resmi terkait wacana Pilkada yang dipilih melalui DPRD.

Dasco mengatakan, saat ini pemerintah dan DPR diminta untuk lebih fokus pada penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah, khususnya di Sumatra.

“Kalau kita bicara partai-partai politik tentunya kan semua sudah menyuarakan bagaimana keinginan ke depan, ya kan. Nah tapi, kalau ditanya pada saat sekarang ini, marilah kita sama-sama semua fokus pada penanganan bencana dulu di Sumatra,” kata Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Selasa (6/1/2025).

Ia juga menyinggung potensi bencana lain yang perlu diantisipasi dan ditangani secara serius oleh pemerintah.

“Kita tidak berharap, tapi ada potensi gunung yang kemudian mungkin nantinya harus juga dampaknya ditangani dengan baik. Oleh karena itu, masalah-masalah yang sudah kemarin menjadi polemik dan kemudian sudah ada beberapa sikap, ya kita juga akan minta supaya kita fokus pada bencana dulu,” ucapnya.

Terkait apakah pembahasan regulasi terkait Pilkada melalui DPRD akan diterapkan pada tahun ini, Dasco mengaku belum dapat memastikan.

Baca Juga

Polemik Revisi UU KPK, Wakil Ketua DPR Respons Pernyataan Jokowi: Tak Mungkin Tanpa Surpres

“Nah justru pembahasan atau tidak pembahasan, itu juga belum diputuskan kapan dibahasnya, karena kita masih reses. Jadi saya belum bisa jawab,” kata Dasco.

Ia juga menegaskan belum ada kepastian agenda DPR setelah masa reses berakhir, termasuk soal tindak lanjut pembahasan RUU Pemilu.

“Nah, bukan. Jangan dipancing bahwa itu akan ditindaklanjuti minggu depan. Karena minggu depan itu agendanya apa itu kita sudah masuk masa sidang itu juga kita belum tahu,” ujarnya.

Seperti diketahui, wacana pemilu dan pilkada dipilih melalui DPRD kembali mencuat seiring pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Skema tersebut memicu polemik karena dinilai berpotensi menghilangkan hak pilih langsung rakyat dalam menentukan kepala daerah.

Sejumlah kalangan menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD membuka ruang transaksi politik serta memperkuat praktik oligarki.

Di sisi lain, pendukung wacana ini beralasan mekanisme tersebut dapat menekan biaya politik dan meminimalkan konflik horizontal di masyarakat.