Banyak Rel Tersapu Banjir Sumatera, Menhub Kaji Anggaran Pengadaan Rel Kereta Baru

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan jalur kereta api mengalami kerusakan parah akibat bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada November 2025 lalu.

Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana Sumatera bersama Pimpinan DPR RI di Aceh, Selasa (30/12/2025).

“Memang cukup parah untuk jalur kereta api,” kata Dudy dalam paparannya.

Dia mengatakan beberapa rel-rel kereta api itu turut tersapu banjir bandang. Oleh karena itu, kementeriannya berencana untuk mengajukan pengadaan rel kereta baru.

Kata Dudy, pihaknya hingga saat ini masih mengkaji anggaran serta lokasi rel kereta yang mengalami kerusakan.

“Kita sedang menghitung lagi kira-kira kebutuhan dana karena rel-rel kereta banyak yang sepertinya, bukan sepertinya Pak, memang sudah tersapu dengan air,” jelasnya.

Baca Juga

Layanan Kesehatan Haji Dialihkan ke KemenHaj, DPR Ingatkan Risiko: Belum Punya Pengalaman Teknis Medis

“Jadi kita sedang menghitung secara khusus, sepertinya mungkin ada pengadaan baru, Bapak, untuk rel-rel kereta ini,” lanjut Dudy.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan anggaran yang dibutuhkan untuk pemulihan pasca bencana banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai kurang lebih Rp59,25 triliun.

Dia menyebut Provinsi Aceh akan mendapat anggaran paling besar untuk pemulihan bencana. Sedangkan, Sumatera Utara dapat anggaran paling sedikit.

“Kalau untuk pemulihan nanti sampai dengan selesai, diperlukan anggaran lebih kurang Rp59,25 triliun,” kata Tito dalam rapat koordinasi dengan Pimpinan DPR, Selasa (30/12/2025).

“Masing-masing Rp33,75 triliun untuk Aceh, Rp13,5 triliun untuk Sumatera Barat, dan Rp12 triliun untuk Sumatera Utara. Sumatera Utara lebih dikit lah, Rp12 triliun,” sambungnya.

Tito menjelaskan anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun kembali atau perbaikan fasilitas yang rusak, seperti kantor-kantor pemerintah daerah, sekolah, jembatan, rumah sakit atau puskesmas, dan lainnya. (saa/iwh)