Dosen ASN Ludahi Kasir Swalayan, Anggota DPR Desak Pemecatan dan Proses Hukum Pidana

“Sanksi tegas diperlukan sebagai efek jera agar praktik pelecehan dan penghinaan terhadap profesi lain tidak dianggap lumrah di ruang publik,” kata anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI tersebut.

Peringatan Keras bagi ASN dan Pendidik

Abdullah mengingatkan bahwa ASN memiliki tanggung jawab besar karena gajinya bersumber dari pajak rakyat. Oleh sebab itu, setiap ASN dituntut menjaga sikap, perilaku, dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menilai, apabila kasus semacam ini tidak ditindak tegas, akan muncul bahaya besar di tengah masyarakat, yakni normalisasi tindakan pelecehan dan penghinaan terhadap orang lain, khususnya terhadap pekerja sektor pelayanan.

“Jika tidak diberi sanksi tegas, ada bahaya besar yaitu tindakan pelecehan dan penghinaan dianggap wajar. Ini tidak boleh terjadi. Siapa pun dilarang melakukan tindakan tersebut, apalagi ASN,” tegasnya.

Peran Perusahaan Lindungi Korban

Baca Juga

Pengakuan Dosen UIM Ludahi Kasir Swalayan di Sulsel: Saya Ini Orang Tua

Selain menyoroti tanggung jawab pelaku, Abdullah juga meminta perusahaan tempat korban bekerja untuk bersikap aktif dan bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa korban yang telah melaporkan kasus ini ke kepolisian harus mendapatkan perlindungan maksimal.

Menurutnya, perusahaan wajib memberikan pendampingan secara menyeluruh, mulai dari aspek psikologis hingga bantuan hukum, agar korban dapat pulih dari trauma akibat peristiwa tersebut.

“Perusahaan wajib melindungi, memulihkan, mendampingi, dan membela korban, baik secara psikologis, hukum, maupun institusional,” ujarnya.

Harapan Penegakan Etika dan Keadilan

Kasus ini menjadi sorotan publik sekaligus pengingat pentingnya menjaga etika, khususnya bagi kalangan pendidik dan aparatur negara. Abdullah berharap, kampus UIM dan aparat penegak hukum dapat bertindak cepat dan tegas agar keadilan dapat ditegakkan serta menjadi pelajaran bagi semua pihak.

Penanganan yang serius dinilai penting untuk menjaga marwah dunia pendidikan, melindungi korban, serta memastikan bahwa tindakan pelecehan tidak mendapat ruang dalam kehidupan bermasyarakat. (nsp)