DIR Ungkap Alarm Serius soal Penanganan Bencana Sumatera, Sentimen Negatif Bisa Menjalar ke Krisis Legitimasi Politik

Percakapan publik terkait bencana ini menghasilkan total interaksi lebih dari dua juta, menunjukkan tingginya resonansi emosional dan keberlanjutan diskusi secara organik.

“Interaksi tertinggi ada di platform Instagram dan tiktok. Interaksi di Tiktok mencapai 939.289 dan pada Instagram 909.837 intensitas percakapan. Data tadi menunjukkan percakapan soal bencana sangat viral di kedua platform itu,” tambah Neni.

Kajian DIR juga mengidentifikasi tiga klaster utama dalam percakapan publik. Klaster pertama adalah isu kemanusiaan yang berfokus pada kondisi korban dan kronologi bencana.

Klaster kedua berkaitan dengan gugatan sistemik, yang memunculkan pandangan bahwa bencana dipicu oleh eksploitasi hutan dan aktivitas pertambangan. Dugaan ini diperkuat dengan temuan kayu gelondongan di sejumlah lokasi terdampak banjir.

Klaster ketiga adalah eskalasi politik yang ditandai kritik langsung terhadap figur otoritas pemerintah.

Kritik tersebut muncul akibat keterlambatan penanganan bencana yang mulai dipersepsikan sebagai krisis legitimasi negara dan kegagalan komunikasi publik. Dalam klaster ini, publik juga menyoroti kurangnya kepekaan pemerintah saat krisis bencana ekologis terjadi.

Baca Juga

Sering Makan Korban, Wali Kota Subulussalam Minta Pemerintah Pusat Tangani Jalan Rawan di Kedabuhan

“Hal yang patut mendapat perhatian kita adalah munculnya narasi disintegrasi seperti kata kunci ‘Merdeka’ di wilayah Aceh dan Nias sebagai bentuk protes atas abainya pemerintah pusat. Hal ini menandakan bencana telah bertransformasi menjadi alat tawar politik yang berpotensi mengancam stabilitas nasional,” tambah Neni.

Rekomendasi Strategis DIR

Berdasarkan pemetaan risiko dan temuan isu strategis tersebut, Deep Intelligence Research menyusun sejumlah rekomendasi.

Pertama, percepatan penetapan status dan kehadiran simbolis negara, termasuk penetapan status bencana nasional serta kehadiran langsung pejabat tinggi di wilayah terdampak untuk meredam narasi ketidakpedulian pemerintah pusat.

Kedua, penguatan transparansi dan penegakan hukum melalui investigasi terbuka serta audit terhadap 31 perusahaan sektor ekstraktif di Sumatera yang diduga berkontribusi terhadap bencana ekologis. Publikasi hasil investigasi terkait temuan kayu gelondongan dinilai penting untuk menunjukkan keberpihakan negara kepada keselamatan rakyat.

Ketiga, mitigasi narasi disintegrasi melalui pendekatan dialogis dengan tokoh masyarakat dan aktivis lokal di lokasi pengungsian. Selain itu, penguatan kontra-narasi di platform TikTok dan Instagram diperlukan untuk menyeimbangkan konten provokatif dengan informasi pemulihan yang faktual dan transparan.