Respons OTT Bupati Bekasi, PDIP: Partai Tak akan Menyerah Didik Kader untuk Tidak Korup

Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan memberikan tanggapan resmi terkait proses hukum yang sedang dijalankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dua kepala daerah yang merupakan kadernya, yakni Bupati Bekasi dan Bupati Ponorogo.

Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa partainya patuh dan menghargai langkah hukum yang diambil oleh lembaga antirasuah tersebut. 

Meski demikian, ia memberikan catatan kritis agar KPK tetap menjaga integritas dan profesionalitas dalam bertugas.

"Secara prinsip PDI Perjuangan menghormati semua proses hukum, termasuk kasus yang terjadi pada kader PDI Perjuangan," ujar Andreas Hugo saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (19/12).

Andreas mengingatkan KPK agar bertindak objektif dan tidak terjebak dalam kepentingan politik tertentu. Menurutnya, publik saat ini tengah mengamati kinerja KPK, terutama terkait adanya dugaan kasus korupsi besar lainnya yang terkesan dibiarkan tanpa tindak lanjut.

Dia mengingatkan agar KPK sebagai lembaga penegak hukum untuk berlaku adil, tidak tebang pilih, dan tidak menjadi alat politik.

Mengenai pelanggaran yang dilakukan kadernya, Andreas menyatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya merupakan kesalahan individu. 

Ia menekankan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri beserta jajaran DPP telah berulang kali memberikan instruksi keras agar seluruh kader menjauhi praktik korupsi saat menjabat di pemerintahan.

"Kendatipun demikian, ada saja yang terjadi, dan kali ini terjadi pada Bupati Bekasi, yang pasti partai tidak pernah mengajarkan kadernya untuk korupsi," tuturnya.

Meski tindakan korupsi disebut sebagai tanggung jawab pribadi, PDIP tetap membuka peluang untuk memberikan bantuan hukum bagi kader yang bersangkutan melalui badan hukum partai jika memang diperlukan. 

Andreas menambahkan, partainya tidak akan berhenti melakukan edukasi politik bagi para anggotanya.

"Namun demikian, partai tidak akan menyerah untuk tetap mendidik kader-kadernya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan koruptif," imbuhnya.

Sebagai informasi, KPK baru saja melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang. 

Penangkapan tersebut menambah daftar kader PDIP yang berurusan dengan KPK setelah sebelumnya pada November lalu, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko juga ditahan terkait dugaan suap jabatan dan gratifikasi proyek di RSUD dr. Harjono. (ant/dpi)