News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Mayoritas Fungsionaris PBNU Disebut Tolak Pemakzulan Gus Yahya, Sekjen PBNU: Mereka Ikuti Dawuh Kiai Sepuh

Sekjen PBNU Amin Said Husni menyebut sebagian besar pengurus PBNU tetap loyal pada seruan kiai sepuh dan menolah pemakzulan Ketua Umum PBNU, Gus Yahya.
Selasa, 9 Desember 2025 - 22:10 WIB
Suasana Rapat Pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa malam (9/12/2025).
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal PBNU, Amin Said Husni, mengungkap mayoritas fungsionaris Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak wacana pemakzulan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.

Menurutnya, sebagian besar pengurus menyatakan patuh pada seruan Forum Sesepuh dan Mustasyar NU, yang mengimbau agar konflik organisasi dihentikan dan diselesaikan melalui jalur islah.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Sebelumnya, Forum Sesepuh dan Mustasyar yang berkumpul di Pesantren Tebuireng pada 6 Desember menegaskan bahwa keputusan Rapat Harian Syuriyah untuk memakzulkan Ketua Umum tidak sah karena bertentangan dengan AD/ART NU.

Penolakan mayoritas pengurus juga disuarakan dalam Rapat Pleno PBNU di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa malam (9/12).

“Mayoritas pengurus tetap loyal kepada dawuh (seruan) kiai sepuh,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).

Dari total 216 anggota pleno yang seharusnya hadir, hanya 58 orang yang datang, sekitar 26 persen, jauh dari batas minimum kuorum.

Rincian kehadiran memperlihatkan minimnya dukungan. Unsur Mustasyar hanya dihadiri 2 dari 29 orang, Syuriyah 20 dari 53 orang, Tanfidziyah 22 dari 62 orang, dan A’wan 7 dari 40 orang. Dari Lembaga PBNU hanya hadir 5 dari 18 lembaga, sementara Badan Otonom (Banom) hanya 2 dari 14 Banom.

Artinya, lebih dari tiga perempat anggota memilih tidak datang, sebuah sinyal kuat bahwa langkah pemakzulan tidak mendapat dukungan luas di internal PBNU.

Amin juga menyebut, rapat pleno tersebut tidak sah. “Rapat ini tidak sah karena menindaklanjuti keputusan Rapat Harian Syuriyah yang tidak sah.”

Rapat Pleno 9 Desember sebenarnya digelar menindaklanjuti undangan 2 Desember yang bermuatan agenda penetapan Pejabat Ketua Umum PBNU tanpa melibatkan Ketua Umum aktif.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Namun, Forum Sesepuh dan Mustasyar telah menyerukan agar agenda itu dihentikan sementara, sambil menunggu penyelesaian persoalan organisasi sesuai mekanisme AD/ART.

Dukungan sebagian pengurus terhadap seruan islah memperlihatkan bahwa NU menginginkan ketenangan, bukan konflik. Hingga hampir pukul 21.00 WIB, rapat belum juga dimulai, tanpa kepastian apakah agenda akan dilanjutkan, mengingat ketidakhadiran peserta yang jauh dari kuorum. (rpi)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Perkembangan Raperda Kampung Cerdas Surabaya, Fokus Sinkronisasi dengan Program Pemkot

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kampung Cerdas di DPRD Kota Surabaya terus berlanjut. Panitia Khusus (Pansus) kini memfokuskan pada tahap konsolidasi dan sinkronisasi dengan program yang telah berjalan di lingkungan Pemerintah Kota.
Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Buntut Aduan Warga Dibalas Foto AI, Pramono Kasih Peringatan Keras ke PPSU: Enggak Ada Kompromi

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta seluruh aduan warga melalui aplikasi JAKI harus ditanggapi serius dan tidak dimanipulasi dengan foto Artificial Intelligence (AI).
Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Cuaca Ekstrem Picu Risiko Kesehatan, Ini Tips Memilih AC yang Aman, Hemat, dan Sehat

Namun, tidak semua AC mampu memberikan dampak positif bagi kesehatan. Pemilihan yang kurang tepat justru bisa memperburuk kondisi, seperti udara terlalu kering atau sirkulas

Trending

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemprov Jakarta Bakal Revitalisasi Kota Tua, Trem akan Diaktifkan Lagi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan revitalisasi Kota Tua dalam waktu dekat. Wakil Gubernur Rano Karno akan menjadi penanggung jawab proyek tersebut.
Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Update Top Skor Final Four Proliga 2026: Dominasi Tanpa Ampun Irina Voronkova, Tinggalkan Jauh Poin Megaton

Top Skor Final Four Proliga 2026. Dalam laga tersebut, Irina Voronkova mencetak 35 poin yang terdiri dari 28 attack points, 3 block points, dan 3 service ace
Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Tak Hanya Nilai, Ini Alasan Sistem Pendidikan Berbasis Kompetensi Penting Dalam Dunia Kerja

Selain aspek kompetensi, pengakuan internasional juga mulai menjadi pertimbangan penting. Hal ini berkaitan dengan mobilitas tenaga kerja yang semakin terbuka di era globalisasi.
Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Buntut Penonaktifan Kepala Samsat Soekarno-Hatta, Dedi Mulyadi Instruksikan Investigasi Penyebab Surat Edarannya Diabaikan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menginstruksikan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk mengusut tuntas penyebab mandeknya implementasi kebijakan baru.
Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Pemain Timnas Resmi Kembali jadi Warga Negara Belanda setelah Terseret Kasus Paspor di Eredivisie, Dijadwalkan Bermain Lagi Pekan Ini

Seorang pemain Timnas kembali menjadi warga negara Belanda setelah terseret konflik paspor di Eredvisie. Penyerang Heerenveen itu akan kembali bermain pekan ini
Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain Naturalisasi Timnas Berbondong-bondong kembali Jadi Warga Negara Belanda setelah Tersangkut Polemik Paspor di Liga Belanda, Siapa Saja?

Pemain naturalisasi timnas berbondong-bondong kembali jadi Warga Negara Belanda setelah kasus paspor meledak di Liga Belanda dalam beberapa pekan terakhir.
Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Dedi Mulyadi Umumkan Kabar Baik untuk Seluruh Sopir Angkot di Jawa Barat, Ada Program Kredit Angkot Listrik Tanpa DP

Gubernur Dedi Mulyadi menjelaskan, bahwa saat ini dirinya sedang menggodok program kredit angkot listrik yang bisa diikuti oleh para sopir angkot di Jawa Barat.
Selengkapnya

Viral