Zulhas Bantah Izinkan Deforestasi 1,6 Juta Hektare: Itu Penataan Ruang, Bukan Izin Baru

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), meluruskan tudingan publik terkait kebijakan pelepasan 1,6 juta hektare kawasan hutan yang kembali mencuat di tengah bencana banjir di Sumatera.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukan izin baru untuk pembalakan atau pembukaan lahan, melainkan penyesuaian tata ruang guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

“Wah itu Zulkifli Hasan ngasih izin 1,6 juta. Ya saya maafkan lah. Pak, dulu Indonesia itu sewaktu Indonesia belum ada, kita ini Kesultanan, negara bangsa, hak ulayat, hak adat, hak masyarakat,” ujar dia, dalam sambutannya pada BIG Conference bertema “Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi” di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2025).

“Sumatra ada Kesultanan Deli, Cirebon ada Kesultanan Cirebon. Yang masih ada sultannya sekarang cuma Jogja. Yang lain itu masuk NKRI, tanahnya semua punya NKRI," sambung dia.

Zulhas menjelaskan bahwa sejak masa kolonial, banyak kampung, desa, hingga wilayah adat telah berdiri di kawasan yang secara administrasi tercatat sebagai kawasan hutan.

Selain itu, pemekaran wilayah memunculkan kebutuhan penataan ruang baru, termasuk pembentukan kabupaten, kota, pasar, dan pembangunan jalan.

Baca Juga

Satgas PRR Bergerak Cepat, Sebagian Besar Wilayah Terdampak Bencana Sumatera Telah Bebas dari Lumpur

Menurutnya, pelepasan 1,6 juta hektare dilakukan untuk mengakomodasi fakta tersebut.

“Itu namanya tatar uang. Rencana Tata Ruang agar ada kepastian hukum bagi masyarakat atas permintaan tokoh masyarakat, tokoh adat, bupati, gubernur, masyarakat luas,” jelasnya.

Zulhas menekankan bahwa tidak ada izin baru yang diterbitkan dalam proses tersebut. Luasan itu, kata dia, digunakan murni untuk memastikan wilayah yang telah dihuni dan dibangun memiliki dasar hukum yang jelas.

Untuk menggambarkan urgensi kebijakan itu, Zulhas mencontohkan Kota Palangkaraya yang secara administrasi berada di kawasan hutan.

“Dilihat tidak ada izin baru. Itulah yang 1,6 juta (hektare) untuk kepastian ruang. Seperti Palangka Raya itu pak, itu kawasan hutan itu, kota itu pak. Jadi harus ada kepastian, tapi tidak ada izin baru sama sekali,” katanya.

Isu lama mengenai pelepasan 1,64 juta hektare di Riau kembali menjadi sorotan setelah beredar video TikTok dari akun @info_nusantara45 yang menarasikan bahwa Zulkifli Hasan mengizinkan jutaan hektare hutan dibabat untuk kebun sawit.