8 Fakta Kontroversi Umroh Bupati Aceh Selatan Saat Banjir, hingga Prabowo Minta Kemendagri Copot Jabatan

5. Kemendagri Siapkan Pemeriksaan Setelah Ia Pulang

Kementerian Dalam Negeri langsung merespons dengan mengirim tim Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dijadwalkan dilakukan setibanya Mirwan di Banda Aceh.

Kemendagri menilai kepergian itu berpotensi melanggar aturan tata kelola pejabat daerah, terutama pada situasi bencana.

6. Dicopot Sebagai Ketua Gerindra Aceh Selatan

Respons tegas juga datang dari partai tempat Mirwan bernaung. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mengumumkan pencopotan Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan pada 6 Desember 2025.

Partai menilai tindakan Mirwan bertentangan dengan nilai kepemimpinan dan empati yang semestinya dijunjung seorang pejabat publik.

Baca Juga

Komisi II DPR Pastikan Proses Pencopotan Bupati Aceh Selatan Berjalan Melalui DPRD

7. Pemkab Beri Pembelaan, Tapi Dipatahkan Fakta Lapangan

Pihak Pemkab Aceh Selatan melalui Kabag Prokopim, Denny Herry Safputra, menyampaikan pembelaan bahwa Mirwan telah meninjau lokasi bencana sebelum berangkat dan kondisi wilayah dianggap stabil.

Namun, data lapangan menunjukkan masih adanya ribuan warga mengungsi, sejumlah akses terputus, dan kebutuhan bantuan yang belum terpenuhi.

8. Prabowo Minta Kemendagri Ambil Tindakan Tegas

Dengan membesarnya kritik dan situasi bencana yang belum pulih, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan meminta Mendagri untuk mempertimbangkan pencopotan jabatan Mirwan MS sebagai Bupati Aceh Selatan.

Situasi ini masih berkembang dan publik menunggu putusan resmi pemerintah.

Kasus ini menjadi salah satu polemik terbesar di awal masa darurat banjir Aceh dan memunculkan kembali perdebatan mengenai etika, empati, dan tanggung jawab pejabat publik di masa krisis. (nsp)