8 Fakta Kontroversi Umroh Bupati Aceh Selatan Saat Banjir, hingga Prabowo Minta Kemendagri Copot Jabatan

Jakarta, tvOnenews.com - Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, tengah menjadi sorotan publik nasional setelah memilih berangkat umroh di saat wilayahnya dilanda banjir bandang dan longsor. Setidaknya 11 kecamatan terdampak bencana dan ribuan warga masih mengungsi ketika Mirwan memutuskan meninggalkan daerahnya untuk beribadah ke Arab Saudi bersama istrinya.

Keputusan itu memicu kecaman luas, tidak hanya dari masyarakat, tetapi juga dari pemerintah daerah hingga pejabat pusat. Bahkan, Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan memantau situasi dan meminta Kementerian Dalam Negeri mengambil langkah tegas.

Berikut fakta lengkap terkait polemik yang memicu reaksi publik secara nasional.

1. Berangkat Umroh Untuk Merayakan Ulang Tahun Istri

Kepergian Mirwan bersama istrinya dikaitkan dengan momen ulang tahun sang istri. Informasi ini muncul setelah sebuah biro perjalanan umroh mengunggah foto pasangan tersebut di depan Ka'bah dengan ucapan selamat ulang tahun. Unggahan itu menjadi pemicu gelombang kritik karena dianggap tidak memiliki empati terhadap ribuan korban banjir.

2. Mengirim Surat Tidak Mampu Tangani Bencana Sebelum Berangkat

Baca Juga

Komisi II DPR Pastikan Proses Pencopotan Bupati Aceh Selatan Berjalan Melalui DPRD

Lima hari sebelum keberangkatannya, pada 27 November 2025, Mirwan mengirim surat resmi kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat yang menyatakan bahwa Pemkab Aceh Selatan tidak mampu menangani situasi darurat.

Surat tersebut membuat publik semakin mempertanyakan keputusan Mirwan yang tetap pergi umroh setelah menyatakan wilayahnya tidak dapat menangani bencana secara mandiri.

3. Berangkat Tanpa Izin Gubernur Aceh

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, menyatakan tidak pernah menandatangani atau menyetujui izin keberangkatan Mirwan. Meski mendapat penolakan dari pimpinan provinsi, Mirwan tetap berangkat ke Arab Saudi.

Sikap ini dinilai bertentangan dengan aturan karena kepala daerah wajib mendapat izin saat meninggalkan wilayah dalam kondisi darurat.

4. Trending Nasional, Publik Marah dan Kritikan Meluas

Setelah foto umroh Mirwan beredar, nama “Bupati Mirwan” dan “Aceh Selatan” langsung menjadi trending di platform media sosial X. Kritik publik datang dari warganet, tokoh masyarakat, dan organisasi kemanusiaan yang tengah bekerja di lapangan.

Komentar publik umumnya mempertanyakan prioritas Mirwan dan menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kelalaian kepemimpinan di saat warga masih membutuhkan bantuan.

5. Kemendagri Siapkan Pemeriksaan Setelah Ia Pulang

Kementerian Dalam Negeri langsung merespons dengan mengirim tim Inspektorat Jenderal untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dijadwalkan dilakukan setibanya Mirwan di Banda Aceh.

Kemendagri menilai kepergian itu berpotensi melanggar aturan tata kelola pejabat daerah, terutama pada situasi bencana.

6. Dicopot Sebagai Ketua Gerindra Aceh Selatan

Respons tegas juga datang dari partai tempat Mirwan bernaung. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mengumumkan pencopotan Mirwan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan pada 6 Desember 2025.

Partai menilai tindakan Mirwan bertentangan dengan nilai kepemimpinan dan empati yang semestinya dijunjung seorang pejabat publik.

7. Pemkab Beri Pembelaan, Tapi Dipatahkan Fakta Lapangan

Pihak Pemkab Aceh Selatan melalui Kabag Prokopim, Denny Herry Safputra, menyampaikan pembelaan bahwa Mirwan telah meninjau lokasi bencana sebelum berangkat dan kondisi wilayah dianggap stabil.

Namun, data lapangan menunjukkan masih adanya ribuan warga mengungsi, sejumlah akses terputus, dan kebutuhan bantuan yang belum terpenuhi.

8. Prabowo Minta Kemendagri Ambil Tindakan Tegas

Dengan membesarnya kritik dan situasi bencana yang belum pulih, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan meminta Mendagri untuk mempertimbangkan pencopotan jabatan Mirwan MS sebagai Bupati Aceh Selatan.

Situasi ini masih berkembang dan publik menunggu putusan resmi pemerintah.

Kasus ini menjadi salah satu polemik terbesar di awal masa darurat banjir Aceh dan memunculkan kembali perdebatan mengenai etika, empati, dan tanggung jawab pejabat publik di masa krisis. (nsp)