DPR Cecar KPU dan ANRI soal Polemik Arsip Ijazah Jokowi: Jujur Kurang Nyaman Urusan Ijazah Enggak Kelar-kelar

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyinggung terkait polemik arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat rapat dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Dia meminta KPU dan ANRI menjelaskan kepada publik apakah dokumen ijazah termasuk benda yang perlu diarsipkan atau tidak.

“Kalau mengacu ke PKPU Nomor 17 Tahun 2023, ijazah itu tidak termasuk di RA ya, jadwal retensi arsip,” kata Khozin dalam rapat di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (24/11/2025).

“Tapi coba disandingkan dengan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Nah, ini saya mohon penjelasan dari ANRI dan KPU, sebetulnya ijazah itu masuk benda yang untuk diarsipkan atau tidak,” tambahnya.

Jika mengacu pada UU Kearsipan, Khozin menilai tidak ada salahnya jika pemerintah mengarsipkan ijazah calon presiden (capres) yang mengikuti pilpres.

“Maksud kami begini, kalau ijazah capres itu kan enggak banyak, setiap lima tahun sekali paling cuma tiga atau empat. Apakah itu tidak menjadi bagian khazanah yang harus kita arsipkan dalam arsip nasional mengacu dari UU Arsip,” ujarnya.

Baca Juga

DPR Sebut Perekrut Luar Negeri Harus Ikuti Standar Minimum di UU PPRT

Khozin menyampaikan Komisi II DPR mulai merasa tidak nyaman terkait narasi publik yang terus berseliweran di media sosial soal polemjk dugaan ijazah palsu Jokowi.

“Kita jujur sebagai Komisi II, mitra KPU dan ANRI, agak kurang nyaman akhir-akhir ini narasi publik berseliweran urusan ijazah enggak kelar-kelar,” tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

“Yang ini bilang palsu, yang ini bilang asli, yang ini bilang dimusnahkan, tiba-tiba bilang enggak dimusnahkan lalu seharusnya seperti apa sih,” tambahnya.

Oleh karena itu, Khozin mendesak KPU dan ANRI menjelaskan secara detail kepada publik terkait polemik arsip ijazah Jokowi.

“KPU juga sama jangan berubah-ubah memberikan statement. Jangan di awalnya bilang dimusnahkan, kemudian tiba-tiba diralat tidak dimusnahkan. Sebetulnya seperti apa sih,” pungkasnya. (saa/iwh)