PBHI Luruskan Tafsir Putusan MK: Polisi Aktif Masih Bisa Isi Jabatan di Luar Institusi, Asal Sesuai Tupoksi

Jakarta, tvOnenews.com — Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) menepis kabar yang menyebut seluruh anggota Polri dilarang menduduki jabatan di luar institusi kepolisian pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXII/2025.

Ketua PBHI, Julius Ibrani, menegaskan bahwa tafsir tersebut keliru dan tidak sesuai dengan substansi putusan.

Menurut Julius, pemberitaan yang menyebut polisi aktif harus ditarik mundur dari seluruh jabatan sipil adalah simpulan yang terlalu jauh.

Ia menegaskan, makna putusan MK tidak menutup ruang bagi anggota Polri untuk tetap mengisi jabatan di luar institusi, selama relevan dengan tugas pokok dan fungsi kepolisian.

“Tersiar luas pemberitaan bahwa anggota Polri tidak lagi dapat menduduki jabatan di luar institusi kepolisian yang artinya semua anggota Polri yang tidak bertugas di Polri itu harus ditarik mundur atau harus mengundurkan diri sebagai anggota dari kepolisian,” katanya saat dihubungi di Jakarta, Minggu (16/11/2025).

Namun, ia menilai simpulan tersebut bertolak belakang dengan isi putusan. “Kalau kita membaca putusan, kemudian permohonan dan risalah persidangan secara mendetail, ternyata maknanya tidak demikian,” ujarnya.

Baca Juga

Kopi Cak Bhabin Jadi Sarana Personel Polri Dekat dengan Warga

Julius menjelaskan, pokok persoalan dalam putusan MK terletak pada Penjelasan Pasal 28 ayat 3 UU Polri, terutama frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” yang dinyatakan inkonstitusional.

Hakim menilai frasa “atau” bersifat disjungtif sehingga membuka pilihan yang terlalu luas dan multitafsir.

“Dengan kondisi demikian, maka dianggap dapat mengganggu netralitas dan independensi anggota Polri sehingga berpotensi terjadi konflik kepentingan antara tugas utama dan juga tugas di luar Polri dan juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan,” jelasnya.

MK menilai frasa tersebut memberikan ruang tafsir tanpa batas—polisi bisa tetap menduduki jabatan luar bahkan tanpa penugasan Kapolri—yang dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum.

“Poin kunci putusan itu adalah bahwa norma ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ itu dianggap justru mengaburkan atau tidak memperjelas norma pada Pasal 28 ayat 3 sehingga menimbulkan multitafsir,” ujar Julius.

Julius juga mengurai pandangan para hakim MK dalam putusan tersebut. Hakim Arsul Sani dalam concurring opinion menyebut paradigma Polri sebagai alat negara tetap memberi ruang bagi polisi aktif mengisi jabatan struktural atau fungsional di luar institusi.