Menko Yusril Singgung Narkoba di Lapas, Banyak Petugas Dipecat hingga Turun Pangkat

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Yusril Ihza Mahendra mengatakan narkotika merupakan masalah serius di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Masalah yang paling serius di LP (lembaga pemasyarakatan) itu kan masalah narkotika ya, itu memang masalah yang berat," kata Yusril kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa, 21 Oktober 2025.

Sejauh ini, Yusril menyebut banyak petugas lapas yang telah mendapatkan sanksi atas dugaan keterlibatan peredaran narkoba.

Sanksi yang diberikan pun beragam, mulai dari pemberhentian atau pemecatan hingga dibawa ke Lapas Nusakambangan untuk dididik.

"Ya, petugas yang terlibat ditindak ada yang diberhentikan, ada yang di apa namanya, diturunkan pangkatnya, dan yang kurang disiplin juga lebih seribu orang, sekarang ini di bawa ke Nusakambangan untuk dididik, memperkuat disiplin mereka sebagai petugas pemasyarakatan," ucap dia.

"Ada yang dipecat, ada yang diturunkan pangkatnya dan sebagainya," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Anggota Komisi XIII DPR RI, Iman Sukri, menyoroti lemahnya sistem keamanan dan pengawasan di lembaga pemasyarakatan (lapas) usai aktor Ammar Zoni terlibat kasus peredaran narkoba di dalam Rutan Salemba.

Ammar Zoni terlibat peredaran narkoba bersama lima orang tersangka lain berinisial A, AP, AM Alias KA, ACM, dan MR.

Ammar berperan selaku penampung sabu dan tembakau sintetis yang dikirim dari luar rutan. Lalu, narkoba dibagikan ke para tersangka yang memang telah memesan.

Terkait hal itu, Iman menyebut kasus serupa bukan hal baru. Kasus Ammar Zoni pun menunjukkan bahwa peredaran narkoba di dalam lapas masih menjadi masalah serius yang belum terselesaikan.

“Kasus seperti ini sudah berulang kali terjadi. Lapas seharusnya menjadi tempat pembinaan dan penghentian praktik haram, bukan malah menjadi tempat peredaran narkoba,” kata Iman kepada wartawan, Jumat, 10 Oktober 2025.

Ketua DPW PKB Provinsi Bali itu menyatakan, pemerintah melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) harus segera melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem keamanan lapas.

Pengawasan berbasis teknologi, evaluasi sistem kontrol internal, serta peningkatan integritas petugas menjadi langkah mendesak agar lapas tidak terus kecolongan.