UU Minerba Diuji ke Mahkamah Konstitusi, Negara Harus Kembali Kuasai Sumber Daya Alam

Jakarta, tvOnenews.com – Polemik terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) kembali mengemuka. Regulasi yang telah beberapa kali mengalami perubahan itu kini digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai mengabaikan prinsip keadilan sosial dan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) menjadi salah satu pihak yang secara resmi mengajukan uji materiil terhadap UU Minerba. Permohonan tersebut telah terdaftar dengan Nomor Perkara 184/PUU-XXIII/2025 pada 8 Oktober 2025 dan mulai disidangkan di Mahkamah Konstitusi pada Senin (20/10/2025).

Menurut LKBH FHUI, sejumlah ketentuan dalam UU Minerba dianggap tidak sejalan dengan semangat konstitusi dan justru memperlemah peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Regulasi ini dinilai lebih memberi ruang besar kepada pihak swasta dan mendorong privatisasi, sehingga rakyat hanya menjadi penonton dalam pemanfaatan kekayaan tambang Indonesia.

Selain soal perizinan, LKBH FHUI menyoroti adanya ketimpangan dalam pembagian hasil tambang. Selama ini, pendapatan negara hanya berasal dari royalti dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang jumlahnya relatif kecil dibandingkan keuntungan besar yang dinikmati korporasi tambang.

Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi di daerah penghasil tambang, sekaligus meningkatkan risiko kerusakan lingkungan. Hal ini dianggap bertentangan dengan amanat UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam permohonannya, LKBH FHUI meminta agar Mahkamah meninjau kembali beberapa pasal dalam UU Minerba, terutama yang berkaitan dengan mekanisme perizinan, kerja sama BUMN dengan swasta, dan status kepemilikan hasil tambang. Mereka menilai pasal-pasal tersebut tidak mencerminkan prinsip penguasaan negara secara aktif sebagaimana dimaksud oleh konstitusi.

LKBH FHUI juga membandingkan pengelolaan sektor minerba dengan sektor migas yang menggunakan sistem production sharing contract (PSC). Dalam sistem PSC, negara mendapatkan porsi hasil yang lebih adil dan memiliki kontrol lebih kuat atas produksi serta distribusi. Sebaliknya, dalam sektor minerba, negara hanya berperan sebagai pemberi izin dan pemungut pajak, bukan pengelola utama.

Jika kondisi ini terus berlanjut, LKBH FHUI menilai cita-cita mewujudkan kemakmuran rakyat akan semakin jauh dari harapan. Karena itu, langkah hukum ini dianggap sebagai bentuk kontribusi akademik Universitas Indonesia untuk memperjuangkan kebijakan sumber daya alam yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

FHUI: Negara Harus Kembali pada Fungsinya sebagai Pengelola Aktif

Kuasa hukum pemohon, Aristo Pangaribuan, S.H., LL.M., Ph.D, menegaskan bahwa pengajuan uji materiil ini adalah upaya memperjuangkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan lingkungan.

“Sebagai akademisi dan praktisi hukum, kami memandang permohonan ini sebagai kontribusi akademik FHUI dalam mendorong reformasi hukum dan kebijakan sumber daya alam yang lebih berkeadilan,” tegas Aristo. 

Aristo juga mengingatkan, UU Minerba secara substantif membuka ruang monopoli swasta dan mendorong privatisasi sumber daya alam, sehingga negara kehilangan fungsi penguasaan aktif yang menjadi esensi Pasal 33 UUD 1945.

“Apabila sistem seperti sekarang terus dibiarkan, kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 akan sangat sulit tercapai,” tutupnya. (nsp)