Prabowo Izinkan WNA Pimpin BUMN, Istana: Kalau Butuh, Why Not?

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi angkat bicara soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan warga negara asing (WNA) memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Prasetyo mengatakan, tidak ada salahnya jika BUMN dipimpin seorang WNA. Terlebih, jika WNA tersebut memiliki keahlian dan kompetensi yang dibutuhkan perusahaan tersebut.

"Kalau WNI mampu ya kita dorong, kalau kemudian kita merasa untuk sementara waktu kita membutuhkan skill dan kompetensi dari seseorang yang kebetulan dia WNA, why not?" ucap Prasetyo kepada wartawan di Kantor Kemenko PM, Jumat, 17 Oktober 2025.

Prasetyo menyebut perusahaan tidak boleh menutup mata terhadap WNA, khususnya yang memiliki keahlian dan kompetensi.

"Itu memang kita sadari bahwa mungkin kita perlu, jadi kita juga kemudian jangan kita menutup diri atau mempermasalahkan WNI dan WNA-nya," tutur dia. 

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto mengizinkan warga negara asing (WNA) untuk menjadi bos atau pimpinan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prabowo mengaku sudah mengubah peraturan terkait kesempatan tersebut.

Hal itu disampaikan Prabowo saat berdiskusi dengan Chairman and Editor in Chief Forbes, Malcom Stevenson Jr (Steve Forbes) di Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2025.

"Saya telah mengubah regulasi. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia, bisa memimpin BUMN kami,” kata Prabowo di depan Steve Forbes.

Prabowo juga meminta Danantara untuk mencari sosok terbaik untuk memimpin perusahaan plat merah tersebut agar berjalan sesuai dengan standar bisnis internasional.

"Saya sampaikan kepada manajemen Danantara untuk menjalankannya dengan standar bisnis internasional. Kalian bisa mencari otak-otak terbaik, talenta-talenta terbaik," ungkapnya.

Pangkas BUMN Jadi 200

Tak hanya itu, Prabowo juga secara blak-blakan mengungkap akan memangkas jumlah badan usaha milik negara (BUMN). Dia ingin, jumlah BUMN yang semula 1.000 bisa berkurang menjadi 200-an. 

Upaya tersebut kata Prabowo merupakan bagian dari arah kebijakan rasionalisasi terhadap BUMN. Adapun rencana pemangkasan itu telah disampaikan Prabowo ke pimpinan Danantara.

“Saya sudah memberikan arahan kepada pimpinan Danantara untuk merasionalisasi semuanya, memangkas dari 1000 BUMN menjadi angka yang lebih rasional, mungkin 200, atau 230, 240 dan kemudian menjalankannya dengan standar internasional,” kata Prabowo. (nba)