Ketenangan Presiden Prabowo Dinilai Jadi kunci Utama Kerusuhan Agustus Kelam Teredam

Jakarta, tvOnenews.com - Langkah politik Presiden RI, Prabowo Subianto dinilai tepat dalam menghadapi situasi politik saat hingga usainya aksi unjuk rasa pada Agustus 2025 kemarin.

Pendiri Haidar Alwi Institut (HAI), R. Haidar Alwi mengatakan langkah yang diambil Prabowo merupakan kedewasaan politik dari Presiden RI ke-8 itu.

Sebab, kata Haidar, Prabowo dinilai telah menjaga ketertiban nasional tanpa menabrak hukum dan menutup ruang bagi pihak-pihak yang ingin menjadikan krisis sebagai panggung politik.

Sumber :

• Istimewa

Haidar turut menilai langkah Prabowo yang tenang di tengah desakan reformasi Polri menggema pasca kerusuhan akhir Agustus 2025.

"Reformasi sejati lahir dari rancangan dan kesadaran institusional, bukan dari desakan publik yang emosional. Bila kata reformasi dipakai untuk menggiring pemerintah, maka maknanya bergeser menjadi alat delegitimasi. Padahal tujuan reformasi adalah memperkuat, bukan mengguncang,” kata Haidar, Jakarta, Senin (6/10/2025).

Haidar menuturkan langkah Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri ditujukan untuk menata kebijakan kelembagaan penegak hukum itu. 

Di sisi lain, kata Haidar, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah lebih dulu membentuk Tim Transformasi dan Akselerasi Reformasi Polri guna memperbaiki pelayanan publik, etika, dan pengawasan internal. 

Menurutnya kedua langkah ini membuktikan bahwa pemerintah menempuh jalur rasional, bukan reaktif.

"Ketika Presiden dan Kapolri bergerak di koridor konstitusi, maka tekanan politik kehilangan daya. Pemerintah tidak melawan isu dengan debat, tapi dengan hasil kerja yang bisa diukur,” ungkapnya.

Di sisi lain, Haidar menilai keputusan Prabowo menjawab desakan pasca kerusuhan dengan desain kebijakan adalah bentuk kecerdasan politik tingkat tinggi. 

Sebab, kata Haidar, pemerintah tidak menolak kritik, tetapi menjadikannya bahan reformasi yang terukur. 

Menurutnya dalam pola seperti ini kekuatan tidak diukur dari respons emosional, melainkan dari konsistensi menjalankan hukum.

Alhasil, pendekatan konstitusional yang diambil Prabowo menghasilkan stabilitas nyata terlihat dari DPR tetap solid, aparat keamanan terkoordinasi, dan Polri mendapat ruang aman untuk memperbaiki diri tanpa intervensi opini. 

"Pemerintahan yang kuat bukan yang paling keras suaranya, tapi yang paling jernih langkahnya. Prabowo dan Kapolri telah menunjukkan sinergi itu: menegakkan hukum tanpa kehilangan empati, memperkuat aparat tanpa menekan demokrasi,” pungkasnya. (raa)