Gelombang Demo Mereda, Mendagri Beri Izin Lagi Kepala Daerah Pergi ke Luar Negeri

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membuka kembali izin perjalanan luar negeri bagi kepala daerah maupun aparatur sipil negara (ASN).

Kebijakan ini terutama berlaku untuk kepentingan dinas maupun berobat, menyusul situasi dalam negeri yang dinilai sudah jauh lebih kondusif.

Tito menjelaskan, larangan sebelumnya diberlakukan karena kondisi nasional yang rawan. Namun, dengan meredanya ketegangan dan demonstrasi di berbagai daerah, pemerintah memberikan kelonggaran bagi pejabat yang ingin bepergian, asalkan daerah yang dipimpinnya dalam kondisi aman.

"Ini penundaan keberangkatan ke luar negeri kemarin saya lakukan karena situasi rawan, tapi sekarang kalau seandainya mau ke luar negeri sepanjang daerahnya yakin aman akan saya izinkan," kata Tito dalam rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (21/9/2025).

Mendagri menekankan, izin hanya akan diberikan untuk perjalanan kedinasan atau pengobatan.

"Dan itu untuk (perjalanan) dinas, untuk berobat fine (bolehlah)," ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Benny Irawan, menambahkan bahwa larangan sebelumnya terkait situasi rawan pada 25–29 Agustus 2025, ketika hampir seluruh provinsi mengalami gelombang demonstrasi.

Meski sebagian besar berlangsung aman, ada daerah yang sempat mengalami kerusuhan.

"Tadi beliau (Mendagri-red) mengatakan, karena kondisi sudah membaik, kalau memang ada pejabat di daerah atau ASN yang melakukan tugas ke luar negeri, terutama untuk berobat kesehatan akan dipertimbangkan untuk diizinkan," jelas Benny.

Benny menuturkan, Tito berada di Batam sejak Sabtu (20/9) untuk menghadiri kegiatan konsolidasi KAHMI sebagai pembicara kunci, kemudian melanjutkan dengan rapat koordinasi pemerintahan se-Sumatera pada Minggu (21/9).

"Rakor ini dilaksanakan di beberapa wilayah, hari ini dilaksanakan di Sumatera, dihadiri seluruh provinsi di Sumatera," kata Benny.

Dalam rapat tersebut, Mendagri menyampaikan sejumlah arahan. Fokus utama mencakup kondisi keamanan dan ketertiban, serta pengelolaan fiskal daerah agar tetap terkendali. (ant/rpi)