Warga Perbatasan Dapat Perhatian Serius, Pemerintah akan Realisasikan Program BSPS untuk Belasan Ribu RTLH 

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyiapkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah di wilayah perbatasan.

Program ini ditargetkan memperbaiki 15.000 rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di 40 kabupaten/kota pada 17 provinsi.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa program tersebut merupakan upaya konkret pemerintah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan yang selama ini belum mendapatkan perhatian optimal.

“Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Mendagri saat memberikan keterangan di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Ia menilai, peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah perbatasan akan berdampak langsung terhadap ketahanan nasional.

Kawasan perbatasan yang lebih sejahtera diyakini dapat berfungsi sebagai zona penyangga pertahanan Indonesia dalam menghadapi potensi ancaman dari luar.

Baca Juga

Gandeng Kementerian PKP dan BPS, BNPP Kebut Renovasi 15.000 Rumah di Perbatasan

Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden serta Kementerian PKP atas dukungan terhadap program tersebut. Ia mengungkapkan, semula alokasi program bedah rumah di kawasan perbatasan hanya sekitar 10.000 unit. Namun, setelah dilakukan peninjauan lapangan, jumlah tersebut ditingkatkan menjadi 15.000 unit.

“Jadi saya sangat berterima kasih, ini program BNPP mungkin paling besar yang pernah ada semenjak BNPP berdiri dari 2010,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, calon penerima bantuan akan melalui proses verifikasi dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik. Data tersebut dinilai mampu memastikan bantuan tepat sasaran karena memuat informasi rinci berdasarkan nama dan alamat.

Mendagri berharap program ini dapat mendorong kementerian dan lembaga lain untuk turut memperkuat pembangunan di kawasan perbatasan, termasuk pembangunan pasar, dermaga, serta fasilitas pendidikan. “Saya ingin menggambarkan saja bagaimana perbatasan itu kalau dengan adanya program ini, itu betul-betul menyentuh mereka, mereka merasa negara hadir,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, turut hadir Menteri PKP Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta sejumlah pejabat terkait lainnya. (rpi)