Terungkap Sudah Desas-desus Alasan Soeharto Tak Diculik di Tragedi G30S PKI, sementara Jenderal Lain Meregang Nyawa

Jakarta, tvOnenews.com - Peran Presiden ke-2 RI, Soeharto di Tragedi G30S PKI sangat krusial.

Saat peristiwa G30S PKI menggila pada 30 September hingga 1 Oktober 1965, status Mayjen Soeharto sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Soeharto kala itu sangat getol membentuk pasukan penumpasan Gerakan 30 September 1965 oleh sekelompok pemuda PKI.

Hal ini mengingat G30S PKI ingin mengkudeta atau menggulingkan pemerintahan di era kekuasaan Presiden ke-1 RI, Ir. Soekarno.

G30S PKI juga ingin mengubah sistem pemerintah di Indonesia menggunakan ideologi komunis.

Tentu saja, alasan Soeharto tidak menjadi korban penculikan hingga pembunuhan oleh PKI menimbulkan banyak pertanyaan dari publik.

Pertanyaan sederhana yang sering muncul hingga saat ini, "Mengapa Soeharto tidak ikut diculik dan dibunuh PKI daripada para jenderal lainnya?".

Sumber :

• Kolase Tim tvOnenews

Berbagai pertanyaan timbul karena ada teori bahwa sosok Soeharto diduga punya peran di balik insiden Gerakan 30 September. Apakah benar?

Soeharto kala itu memimpin pemerintah Orde Baru. Ia mengerahkan penyiaran ke seluruh sekolah di Indonesia.

Tujuannya ingin menegaskan kelompok PKI sebagai dalang atau pelaku utama tragedi yang mengubur tujuh Pahlawan Revolusi di Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Berbagai pendapat mulai bermunculan, termasuk spekulasi PKI tidak bisa disalahkan secara tunggal dalam peristiwa pembantaian para jenderal.

Hal paling mencuat terkait dalang tragedi G30S PKI karena pembentukan Dewan Jenderal, mereka ingin menurunkan Presiden Soekarno.

Merujuk dari buku Kematian DN Aidit dan Kejatuhan PKI karya Peter Kasenda, tulisan Peter mengarah pada simpatisan PKI dari militer memberikan informasi dari PKI.

Kebetulan kondisi militer di Indonesia mengalami pembagian beberapa kekuatan pada 1965, sehingga terpecah karena ingin memperoleh kekuasaan.

Tak ayal, ada orang militer yang membentuk partai politik, simpatisan PKI, dan lain-lain.

Usut punya usut, mayoritas yang menduduki kursi dewan dan pejabat ternyata dari para kader PKI, tetapi sebagian lainnya menolak keberadaan mereka.

Indonesia juga saat itu ikut mengalami dampak setelah berakhirnya Perang Dunia II pada 1945, ada kubu paham ideologi Uni Soviet dan kubu Amerika Serikat.