Usai Didemo Berkali-kali, DPR Akhirnya Sepakat Hapus Sejumlah Tunjangan, Berikut Rinciannya

Jakarta, tvOnenews.com - DPR RI resmi menetapkan menghapus tunjangan perumahan bagi anggotanya. Keputusan ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Dasco menuturkan keputusan ini telah dibicarakan dan disepakati dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR pada Kamis (4/9/2025).

“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025,” kata Dasco dalam konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025).

Sumber :

• tvOnenews/ Syifa Aulia

Kedua, DPR juga sepakat moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undang kenegaraan.

Ketiga, DPR sepakat akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan.

“Ada listrik dan biaya jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” ungkap Dasco.

Sebelumnya, Prabowo mengumpulkan para ketua umum partai politik anggota Parlemen ke Istana untuk menyepakati penghapusan tunjangan bagi anggota DPR dan menghapus moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Rapat antara Prabowo dengan ketua umum partai dilakukan pasca aksi demonstrasi di beberapa daerah terkait penolakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.

“Kemudian para pemimpin DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo, dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Minggu (31/8/2025).

Selain itu, Prabowo juga meminta agar pimpinan parpol untuk menindak tegas anggotanya yang membuat kontroversi.

Menurut Prabowo, pimpinan parpol sudah berkomitmen untuk mencabut keanggotaan DPR para kader partai tersebut.

“Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah, mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya dari DPR RI,” katanya. (saa/muu)