17+8 Tuntutan Rakyat Diserahkan Aktivis dan Influencer ke DPR RI

Jakarta, tvOnenews.com - Aktivis dan influencer menyerahkan 17+8 tuntutan rakyat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) pada Kamis (4/9/2025).

Sejumlah aktivis dan influencer yang hadir di antaranya, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, Jerome Polin, Andhyta F. Utami (Afu), Fathia Izzati hingga Jovial da Lopez.

Penyerahan tersebut berlangsung di depan Gerbang Pancasila dan diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade.

Dalam kesempatan itu juga turun hadir menemui para aktivitas dan influencer yaitu anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka.

Sumber :

• Tangkapan layar

Diketahui, Sebelumnya, ramai di media sosial soal gerakan 17+8. Dimana gerakan ini merupakan tuntutan dari rakyat.

Mulanya, tuntutan rakyat 17+8 ini diunggah oleh influencer Jerome Polin hingga Salsa Erwina Hutagalung.

Berikut isi tuntutan 17+8.

1. Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lainnya dalam aksi 28–30 Agustus.

2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.

3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.

4. Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.

5. Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.

6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.

8. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.

9. Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.

10. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

11. Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.

12. Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.

13. Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.

14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

15. Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.

16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Tuntutan di atas diberikan batas waktu hingga 5 September 2025.

1. Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.

2. Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.

3. Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.

5. Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.

6. TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.

8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Delapan tuntutan di atas diberikan tenggat waktu sampai 31 Agustus 2026. (aha/muu)