Ahmad Sahroni Murka Disebut Bubarkan DPR, Ucapannya Bikin Geger Karena…

Jakarta, tvOnenews.com — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, ia menanggapi isu panas di media sosial yang menyerukan pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat. Sahroni menyebut seruan tersebut sebagai gagasan “orang bodoh sedunia”.

Pernyataan keras itu ia lontarkan saat kunjungan kerja ke Polda Sumatera Utara, Jumat (22/8/2025). Sahroni tidak menutup kata-kata. Ia dengan gamblang menyebut wacana pembubaran DPR sebagai ide tolol.

“Orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia,” ucap Sahroni di hadapan wartawan.

Kritik Boleh, Asal Jangan Berlebihan

Meski melontarkan kata-kata pedas, Sahroni menegaskan dirinya terbuka menerima kritik publik. Baginya, kritik bahkan cacian adalah hal wajar bagi seorang wakil rakyat. Namun, ia menekankan agar tidak dilakukan secara berlebihan karena bisa merusak mental masyarakat.

“Silakan kritik, mau bilangin apa juga boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan. Itu karena merusak mental manusia. Mental begitu adalah mental orang tertolol sedunia,” tegasnya.

Fungsi DPR Tidak Bisa Diganti

Sahroni menyoroti bahwa DPR memiliki fungsi vital dalam tatanan pemerintahan Indonesia. Menurutnya, gagasan pembubaran DPR justru berpotensi merusak sistem pemerintahan.

“Apakah dengan membubarkan DPR meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan seenaknya bilang bubarin DPR,” katanya.

Ia juga mengakui, anggota DPR tidak selalu benar dan sempurna. Tetapi, ia menegaskan bahwa lembaga legislatif tetap berdiri sebagai representasi rakyat.

“Kita memang belum tentu hebat, tapi minimal kita mewakili kerja masyarakat. Jangan setiap kebijakan langsung dihujat. Mau hujat sampai mampus juga nggak apa-apa, DPR tetap berdiri,” ujar politisi Partai NasDem itu.

Pernyataan Kontroversial Bukan Kali Pertama

Sebelumnya, Sahroni juga pernah menuai sorotan publik dalam rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen, Jakarta. Saat itu, ia meminta KPK berkomunikasi dengan pimpinan partai sebelum menangkap kader partai politik yang terjerat kasus korupsi.

“Kalau pun mau tangkap, Bapak berkomunikasi dengan pimpinan partai. Kalau perlu kita anterin itu orang ke Bapak,” ucapnya saat itu.