Geger di Pati Bikin Prabowo sampai Turun Tangan, Ini Atensi Serius Presiden untuk Sudewo

Jakarta, tvOnenews.com - Geger kemarahan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang awalnya dipicu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 250%,  membuat Presiden Prabowo Subianto sampai turun tangan langsung.

Hal itu disampaikan Presiden melalui Ketua Gerindra Jawa Tengah sekaligus Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, yang mengonfirmasi bahwa Prabowo turun tangan meredam memanasnya Pati dengan meminta kebijakan tersebut dibatalkan.

Diketahui bahwa kenaikan tarif PBB-P2 sampai saat ini masih memicu kemarahan warga Pati, terutama setelah Bupati Pati, Sudewo, dianggap menantang warga yang menolak kebijakan.

Sampai Minggu (10/8/2025), gelombang penggalangan donasi logistik untuk menggelar aksi protes besar-besaran terhadap Sudewo belum terbendung.

"Terkait permasalahan kebijakan di Pati, saya sampaikan bahwa Presiden Prabowo sudah memberi atensi langsung dan memerintahkan solusi yang berpihak pada rakyat," ujar Sudaryono lewat akun Instagram pribadinya, Minggu (10/8/2025).

Sudaryono membeberkan bahwa Presiden Prabowo memberi atensi langsung ke Bupati Pati agar membatalkan kebijakan tersebut.

Pembatalan itu mau tak mau harus dilakukan, mengingat kondisi masyarakat saat ini membutuhkan perhatian khusus, terutama warga Pati saat ini sudah terlanjur marah ke Sudewo.

"Ini harus disampaikan ke bupati untuk membatalkan kebijakan itu di tengah kondisi masyarakat sekarang yang memang butuh perhatian lebih," kata Sudaryono.

Selain itu, Prabowo juga meminta Sudewo mencari alternatif sumber pembiayaan dan pembangunan dari sektor lain, seperti investasi. Menurut Sudaryono, instruksi tersebut langsung dilaksanakan.

"Alhamdulillah, bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi dan sudah diumumkan cancel," ujar Wamentan yang akrab disapa Mas Dar.

Sebelumnya, kebijakan kenaikan tarif PBB-P2 hingga 250 persen menuai protes keras, terutama dari kalangan petani dan pelaku usaha kecil. Warga menilai kebijakan itu memberatkan beban ekonomi masyarakat.

Meski mendapat kritik, Sudewo sempat bersikeras tidak akan mengubah keputusan tersebut, sebelum akhirnya melunak.

Sudewo yang juga kader Partai Gerindra beralasan, tarif PBB-P2 sudah 14 tahun tidak mengalami penyesuaian dan kenaikan diperlukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) demi pembangunan infrastruktur serta layanan publik.