Wamenkum Eddy Tegaskan RUU KUHAP Didesain untuk Lindungi HAM dari Kesewenang-wenangan Negara

Jakarta, tvOnenews.com – Wakil Menteri Hukum RI, Edward O. S. Hiariej, menegaskan bahwa Rancangan Undang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) dirancang untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) dari kesewenang-wenangan negara.

Hal ini disampaikan Eddy Hiariej, dalam diskusi dan debat terbuka bersama advokat dan aktivis HAM, Haris Azhar, di Yogyakarta, Sabtu (9/8/2025).

Dalam debat yang digelar di Masjid Baitul Qohar, Universitas Islam Indonesia, Eddy menjelaskan bahwa filosofi hukum acara pidana bukan hanya memproses tersangka, tetapi menjamin perlindungan HAM, termasuk hak korban, tersangka, perempuan, saksi, hingga penyandang disabilitas.

"RUU KUHAP diramu secara netral untuk menyeimbangkan kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan HAM,” ungkap Eddy sapaan akrabnya.

Eddy menekankan peran sentral advokat dalam RUU KUHAP. Dia menjelaskan, setiap individu yang diproses hukum wajib didampingi advokat sejak tahap penyelidikan.

"Peran advokat sangat sentral karena mulai seseorang ketika dipanggil, belum masuk ke penyidikan, ketika dia dipanggil untuk dimintai klarifikasi atau keterangan pada tahap penyelidikan itu dia wajib didampingi oleh advokat. Advokat tidak hanya duduk diam di situ. Satu, dia berhak mengajukan keberatan. Kedua, keberatan itu dicatatkan dalam berita acara sehingga penyelidikan itu akan terlihat oleh umum,” ucap Eddy.

Baca Juga

Sikapi Penyiraman Air Keras ke Aktivis KontraS Andrie Yunus, Komnas Perempuan: Ancaman Nyata bagi Pembela HAM

Di sisi lain, Haris Azhar menyoroti judicial scrutiny atau yang ia sebut sebagai pengawasan terhadap kinerja aktor penegak hukum.

Menurutnya, sudah puluhan tahun hukum acara pidana Indonesia tidak digunakan secara profesional dan proporsional.

Ia pun menjelaskan bahwa KUHAP yang saat ini digunakan tidak ‘up to date’, baik dari sisi peristilahannya, konsep pidananya, hingga kurang kuatnya restorative justice.

Maka momentum akan berlakunya KUHP yang baru, perlu diimbangi juga dengan KUHAP yang baru.

Ia juga mengusulkan pengungkapan kebenaran dimulai dari tahap penyelidikan.

Misalnya, jika ada sebuah laporan mengenai apakah suatu perkara dilanjutkan atau dihentikan, entah itu karena ketiadaan barang bukti atau karena termasuk restorative justice.

Dan jika perkara itu telah selesai, maka laporan fakta atau kebenaran itu dapat menjadi pembelajaran.