Demokrat Setuju Pemerintah Tertibkan Bendera One Piece: Simbol-Simbol Tidak Perlu

Jakarta, tvOnenews.com - Sekjen Partai Demokrat, Herman Khaeron mengaku prihatin dengan fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 RI.

Menurutnya, aksi tersebut tidak perlu dilakukan menjelang 17 Agustsu 2025. Oleh karena itu, dia setuju jika pemerintah menertibkan bendera One Piece.

“Ya tentu kita prihatin ya dengan bermunculannya bendera One Piece yang menurut saya itu tidak perlu,” kata Herman di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).

“Tentu ada hal-hal simbol-simbol negara yang dipersandingkan dengan simbol-simbol yang tidak perlu menurut saya. Nah ini yang disayangkan dan tentu saya setuju jika ini ditertibkan ya. Ditertibkan silakan, itu terjemahannya aparat penegak hukum,” sambungnya.

Pasalnya, kata Herman, masyarakat saat ini sedang menyambut euforia peringatan kemerdekaan RI.

“Kita jauhkanlah dari hal-hal yang tentu melakukan agitasi dan lain sebagainya dengan cara-cara yang tidak perlu,” kata dia.

Asosiasi Pengemudi Buka Suara

Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API), Suroso, meminta kepada sopir truk untuk tidak ikut mengibarkan bendera One Piece pada mobil yang dikendarainya.

Hal itu dia sampaikan usai bertemu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Rapat ini membahas soal kebijakan Zero ODOL 2027.

Suroso mengimbau kepada seluruh sopir truk untuk memasang bendera merah putih sebagai bentuk peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025.

“Untuk bendera, kita sudah sepakat dan kita sudah share. Mohon bendera kita tetap, yang namanya kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Kita sebagai ketua umum untuk menginstruksikan harus bendera merah putih,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

Dia mengatakan organisasinya tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi resiko yang diterima sopir truk jika mereka tetap memasang bendera One Piece. Suroso menyebut mereka harus menanggung resikonya sendiri.

Di sisi lain, Suroso juga meminta pemerintah untuk ikut menindak tegas kepada sopir truk yang masih mengibarkan bendera One Piece.

“Siapapun yang tidak mengikuti aturan dari organisasi sudah resiko ditanggung sendiri, bila mana perlu pemerintah untuk menindak tegas,” pungkas dia. (saa/aag)