Disinggung Soal Partai Biru Dalang di Balik Ijazah Palsu Jokowi, Cak Imin Beri Komentar Menohok

Jakarta, tvOnenews.com - Polemik ijazah palsu milik Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) bak bola panas hingga saat ini.

Jokowi menyebut jika polemik ijazah palsu miliknya itu merupakan agenda setting yang bersangkutan dengan kancah perpolitikan tanah air.

Tak hanya itu, Jokowi juga menduga adanya agenda besar politik di tengah polemik pemakzulan sang anak bungsunya Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.

"Feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan, artinya memang ada orang besar, ada yang mem-back up, ya itu saja," kata Jokowi dikutip Kamis (31/7/2025).

Kelakar Cak Imin Soal 'Partai Biru' Jadi Dalang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar menegaskan, tidak mau ikut-ikutan mengenai 'Partai Biru' di isukan merupakan dalang ijazah palsu Jokowi.

Cak Imin menegaskan, bahwa pihaknya tidak ingin berkomentar mengenai hal itu. Ia pun berkelakar bahwa partainya berwarna hijau.

"Wah, kebetulan partai saya hijau, ya. Enggak tahu saya, enggak ikut-ikut," katanya, Rabu (30/7/2025).

Cak Imin kembali mengungkapkan, bahwa dirinya tidak ingin berkomentar lebih jauh, dan justru memilih tidak ikut-ikutan.

"Tidak tahu, tidak tahu, tidak ikut-ikutan," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, isu mengenai Partai Biru dalang dibalik ijazah palsu Jokowi ini mencuat beberapa waktu terakhir.

Partai Politik berwarna biru ini menjadi opini liar dan mengaitkan dengan partai tertentu.

Salah satunya Demokrat, namun pihak partai yang belambang bintang mercy ini menegaskan bahwa tidak terlibat apapun mengenai isu ijazah palsu Jokowi.

Bahkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono menyebut bahwa tuduhan terhadap Demokrat ini merupakan fitnah keji dan adu domba politik yang tidak mendasar.

"Tuduhan ini adalah fitnah keji, tidak berdasar, dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap institusi politik yang sah. Kami menolak keras segala bentuk politisasi kebohongan demi kepentingan sempit," katanya.

Pria yang akrab disapa Ibas ini menegaskan, bahwa Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu tersebut.

"Partai Demokrat tidak memiliki keterkaitan apa pun dengan isu tersebut. Saudara Roy Suryo bukan lagi bagian dari Partai Demokrat sejak tahun 2019. Pernyataannya adalah sikap pribadi dan tidak mencerminkan pandangan atau kebijakan partai," tegasnya.

Ia juga menilai bahwa upaya mengaitkan Partai Demokrat dengan isu ijazah palsu merupakan bagian dari manuver politik yang tidak sehat.

"Upaya untuk mengaitkan Demokrat dengan isu ini adalah manuver politik kotor yang berpotensi memecah belah bangsa, menyesatkan publik, dan mencederai nilai-nilai demokrasi,” ucapnya.

Wakil Ketua MPR RI ini meminta kepada seluruh pihak untuk berhenti menyebarkan tuduhan tanpa bukti. Dirinya juga meminta permasalahan hukum terkait dokumen atau identitas pribadi siapa pun untuk menyerahkan dan percayakan sepenuhnya kepada institusi penegak hukum.

"Kami mendukung demokrasi yang sehat, beradab, dan berlandaskan kebenaran serta keadilan. Kami juga mendorong Presiden Jokowi dan pihak-pihak terkait untuk membuka ruang klarifikasi secara baik agar tidak ada ruang bagi adu domba, fitnah, dan penggiringan opini sesat," ujarnya. (aha/raa)