Indonesia Laporkan Rekomendasi Atas Isu Keamanan Solusi 2 Negara di PBB

Jakarta, tvOnenews.com - Indonesia bersama Italia melaporkan rekomendasi konkret atas isu keamanan Solusi Dua Negara yang disusun berdasarkan hasil konsultasi dengan seluruh negara anggota PBB.

Indonesia dan Italia dipercaya untuk memimpin Kelompok Kerja Isu Keamanan dalam proses persiapan konferensi yang digelar di Markas Besar PBB New York pada 28-30 Juli 2025, menurut keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Selasa.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, yang memimpin Delegasi RI dalam konferensi tersebut, mengatakan bahwa kelompok kerja itu bertujuan untuk mengidentifikasi jaminan keamanan serta ruang lingkup dan tugas dari misi stabilisasi di bawah komando PBB.

“Kedua aspek ini merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan bagi konflik Palestina dan Israel,” kata Arrmanatha.

Menurut Kemlu RI, ada empat rekomendasi konkret yang dilaporkan oleh Indonesia dan Italia pada Pertemuan Persiapan Konferensi pada Senin (28/7) pagi waktu New York.

Rekomendasi pertama adalah membentuk jaminan keamanan kredibel dan setara untuk dua negara melalui penghentian kekerasan dan menekankan hak yang sama bagi kedua pihak untuk keamanan.

Wamenlu RI menjelaskan aksi nyata yang telah diidentifikasi, termasuk mendorong gencatan senjata permanen, pembentukan otoritas transisi Palestina di Gaza, dan pembentukan arsitektur keamanan regional untuk membangun rasa percaya di kawasan.

Rekomendasi kedua, yaitu memberdayakan Otoritas Palestina untuk mengatur keamanan secara mandiri dan mengambil tanggung jawab di Gaza dan Tepi Barat dengan tujuan memajukan reunifikasi wilayah Palestina.

“Rekomendasi mencakup pembentukan Kerangka Kerja Koordinasi Internasional di bawah PBB, mekanisme transfer tanggung jawab keamanan kepada otoritas Palestina,” mengutip keterangan Kemlu RI tersebut.

Indonesia juga mengatakan bahwa ada kesatuan pandangan negara-negara PBB yang menentang keras pemindahan paksa, serta perubahan demografi dan status teritorial Gaza dan wilayah Palestina yang dikuasai Israel.

Rekomendasi ketiga adalah upaya mendorong penguatan rasa saling percaya untuk memperkuat kapabilitas kedua negara dalam memikul tanggung jawab bersama menjamin stabilitas dan keamanan.

“Aksi yang direkomendasikan yaitu pembentukan mekanisme pengawasan gencatan senjata, pelaksanaan peningkatan kapasitas pemberdayaan otoritas Palestina, dan dukungan kepada langkah bina damai oleh organisasi masyarakat sipil,” menurut laporan tersebut.

Terakhir, memaparkan pembentukan mekanisme pelindungan internasional dan peran PBB, di mana dalam topik itu diusulkan adanya Kelompok Kerja penyusunan resolusi bagi pembentukan Misi PBB untuk Stabilisasi Gaza dan Misi Pengawas di Tepi Barat.

“Berbagai rekomendasi yang disampaikan Kelompok Kerja Keamanan sejalan dengan prioritas diplomasi Indonesia, khususnya dalam menindaklanjuti komitmen Presiden Prabowo Subianto, dengan memastikan jaminan keamanan dan dukungan internasional bagi pengiriman pasukan Indonesia dalam misi perdamaian PBB di Palestina,” ujar Arrmanatha. (ant/aag)