DPRD DKI Dukung Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan Jaga Keharmonisan

"FPK dibentuk berdasarkan instruksi Kemendagri dan ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta. Forum ini hadir dari tingkat provinsi hingga kota/kabupaten, termasuk Kepulauan Seribu. Kami berharap Komisi A dapat mendorong dukungan terhadap keberlangsungan forum ini," kata pria yang biasa disapa Bang Syamzack itu.

Dia menilai keberadaan FPK sangat penting dalam membangun komunikasi lintas etnis dan mencegah terjadinya konflik sosial. Saat ini, FPK mewadahi berbagai kelompok etnis dari seluruh Indonesia yang tinggal di Jakarta, termasuk para tokoh masyarakatnya.

Sementara itu, Wakil Ketua FPK DKI Jakarta, Budi Siswanto menambahkan, FPK membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran operasional, sekretariat, hingga tunjangan untuk para anggota forum.

"Kami berharap Komisi A bisa membantu mendorong perhatian lebih kepada FPK. Saat ini banyak hal yang masih terbatas, mulai dari kebutuhan sekretariat hingga penganggaran untuk mendukung kegiatan forum," ujarnya.

Dengan adanya dukungan dari DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata dia, FPK optimistis bisa menjalankan fungsinya lebih optimal sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat Jakarta yang sangat heterogen.

"Dalam keanggotaan FPK saat ini, hampir semua suku yang ada di Jakarta menjadi pengurus. Kami berharap peran DPRD DKI Jakarta, terutama Komisi A bisa menjadikan FPK sebagai salah satu wadah pemersatu bangsa," kata Budi.

Dalam pertemuan tersebut, FPK memperkenalkan kiprahnya selama satu dekade terakhir sebagai wadah pembauran antaretnis di Jakarta, serta menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dukungan sarana dan anggaran.

Forum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 ini selama ini telah aktif menjembatani hubungan antarkelompok etnis untuk menciptakan suasana kondusif dan menghindari potensi konflik horizontal di Jakarta.(ant/ree)