DPRD DKI Dukung Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan Jaga Keharmonisan
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendukung penguatan peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) DKI dalam menjaga keharmonisan dan suasana kondusif di Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, menyambut baik kehadiran FPK dan menilai forum ini memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman Jakarta.
"Saya sangat menyambut baik keberadaan FPK yang sudah berdiri sejak 2013 sebagaimana diatur dalam Permendagri," kata Inggard saat menerima audiensi FPK DKI Jakarta, mengutip Antara.
Setelah mendengar langsung pemaparan dari pengurus FPK, Inggard menilai forum ini sangat potensial sebagai mitra strategis legislatif dalam menangani isu-isu sosial, khususnya yang berkaitan dengan potensi konflik etnis dan permasalahan tawuran di Jakarta.
"Forum ini sangat bagus dan bermanfaat. Dalam menghadapi persoalan seperti tawuran dan isu etnis, peran FPK menjadi sangat penting. Pemerintah daerah harus mendukung keberadaan forum ini secara maksimal, tentu dengan mengacu pada peraturan yang berlaku," kata dia.
Menurut Inggard, FPK dapat dilibatkan dalam proses mediasi atau penyelesaian ketika DPRD menerima laporan masyarakat yang menyangkut persoalan antaretnis, sehingga diharapkan dapat menjadi langkah preventif untuk menghindari konflik horizontal yang lebih besar.
Meski telah berjalan cukup lama, Inggard menyebut, FPK belum mendapatkan perhatian publik secara maksimal.
Untuk itu, FPK diminta lebih aktif melakukan publikasi kegiatan, salah satunya melalui media sosial resmi agar masyarakat lebih mengenal dan bisa berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilakukan.
"Hasil kerja mereka sebenarnya sudah ada, tapi kurang publikasi. Ke depan harus ada media sosial resmi agar aktivitas FPK diketahui masyarakat. Ini juga bisa memicu partisipasi warga," katanya.
Ketua FPK DKI Jakarta, Andi Syamsul Zakaria menuturkan, audiensi ini merupakan langkah awal untuk membangun sinergi antara FPK dan DPRD DKI Jakarta, khususnya di Komisi A.
Ia berharap, DPRD dapat memberikan dukungan, terutama terkait operasional forum yang hingga saat ini masih bergantung penuh pada fasilitasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta.
"FPK dibentuk berdasarkan instruksi Kemendagri dan ditindaklanjuti oleh Pemprov DKI Jakarta. Forum ini hadir dari tingkat provinsi hingga kota/kabupaten, termasuk Kepulauan Seribu. Kami berharap Komisi A dapat mendorong dukungan terhadap keberlangsungan forum ini," kata pria yang biasa disapa Bang Syamzack itu.
Dia menilai keberadaan FPK sangat penting dalam membangun komunikasi lintas etnis dan mencegah terjadinya konflik sosial. Saat ini, FPK mewadahi berbagai kelompok etnis dari seluruh Indonesia yang tinggal di Jakarta, termasuk para tokoh masyarakatnya.
Sementara itu, Wakil Ketua FPK DKI Jakarta, Budi Siswanto menambahkan, FPK membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah daerah, baik dari sisi anggaran operasional, sekretariat, hingga tunjangan untuk para anggota forum.
"Kami berharap Komisi A bisa membantu mendorong perhatian lebih kepada FPK. Saat ini banyak hal yang masih terbatas, mulai dari kebutuhan sekretariat hingga penganggaran untuk mendukung kegiatan forum," ujarnya.
Dengan adanya dukungan dari DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, kata dia, FPK optimistis bisa menjalankan fungsinya lebih optimal sebagai garda terdepan dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat Jakarta yang sangat heterogen.
"Dalam keanggotaan FPK saat ini, hampir semua suku yang ada di Jakarta menjadi pengurus. Kami berharap peran DPRD DKI Jakarta, terutama Komisi A bisa menjadikan FPK sebagai salah satu wadah pemersatu bangsa," kata Budi.
Dalam pertemuan tersebut, FPK memperkenalkan kiprahnya selama satu dekade terakhir sebagai wadah pembauran antaretnis di Jakarta, serta menyampaikan sejumlah aspirasi terkait dukungan sarana dan anggaran.
Forum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013 ini selama ini telah aktif menjembatani hubungan antarkelompok etnis untuk menciptakan suasana kondusif dan menghindari potensi konflik horizontal di Jakarta.(ant/ree)
Load more