Kecam Pembubaran Retret Pelajar Kristiani di Sukabumi, ABAS Minta Polri Tangkap Semua Pelaku

Jakarta, tvOnenews.com - Sekelompok warga telah melakukan perusakan sebuah rumah yang digunakan untuk kegiatan retret pelajar umat Kristiani di Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada hari Jumat, (27/1/2025) lalu.

Rumah tersebut didatangi oleh sejumlah warga yang menduga tempat itu digunakan sebagai gereja tanpa izin. 

Kegiatan retret yang dilakukan di rumah milik Ninna dipahami warga sebagai ibadah yang tidak sesuai dengan peruntukan tempat, sehingga sekelompok warga mendatangi lokasi dan melakukan tindakan perusakan.

Atas kejadian itu, Aliansa Bersatu Anti SARA (ABAS) meminta Polri menangkap seluruh pihak yang terlibat dalam pembubaran retret pelajar Kristiani di Sukabumi

“Kami minta Polri tangkap seluruh pihak yang terlibat pembubaran retret pelajar Kristiani di Sukabumi,“ kata Ketua Umum ABAS Boyke Djohan kepada wartawan, Selasa (1/7/2025).

Lebih lanjut, Boyke menerangkan, bahwa pihaknya tidak menginginkan kekerasan dalam bentuk apapun. 

“Kita sangat mengutuk keras segala bentuk kekerasan," terangnya.

Menurutnya Indonesia adalah negara hukum, jadi ia tak mengindahkan hal tersebut terjadi.

Soal kabar kalau adanya tujuh orang yang ditangkap Polri, Boyke menekan harus seluruh pihak yang terlibat pembubaran retret pelajar Kristiani di Sukabumi. “Harus seluruhnya, berantas kekerasan sampai ke akar-akarnya,“ tutup Boyke Djohan.

Sebelumnya, nggota Dewan Perwakilan Rakyat Komisi I Abraham Sridjaja juga mengecam pembubaran kegiatan retret pelajar Kristen tersebut.

Abraham menyebut bahwa hal itu merupakan kekerasan yang telah melanggar hukum dan mencederai nilai-nilai Pancasila. 

“Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi apalagi yang menjadi korban adalah anak-anak, pelajar-pelajar muda yang seharusnya dilindungi, bukan ditakut-takuti," ujar Abraham dalam keterangan tertulisnya.

"Ini bukan hanya pelanggaran hukum, ini tindakan biadab," sambungnya.

Ia menilai bahwa kejadian tersebut telah mencoreng wajah Indonesia dalam bentuk toleransi.

Atas hal tersebut, ia mendesak pemerintah untuk dapat menggelar evaluasi nasional terhadap kebebasan beragama. 

“Jangan tunggu bangsa ini terbakar karena kita membiarkan api kecil intoleransi terus menyala di banyak tempat. Kita ini negara hukum, bukan negara preman," tegasnya.