TPAKD Purbalingga Tetapkan Empat Program Perluasan Akses Keuangan

Jakarta, tvOnenews.com - Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, menetapkan empat program kerja strategis yang diarahkan untuk memperluas akses keuangan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Keempat program strategis yang dihasilkan dalam Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 yang digelar di Ruang Ardilawet Sekretariat Daerah Purbalingga, Senin, meliputi One Student One Account (OSOA), Microfinance Upland, Kredit Mawar, dan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk Desa Wisata.

Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani mengatakan program-program tersebut merupakan hasil rumusan bersama anggota TPAKD yang telah dikomunikasikan dengan Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto.

"Ini adalah komitmen kita bersama, yang secara garis besar terdiri dari empat program, yaitu One Student One Account (OSOA), Microfinance Upland, Kredit Mawar, dan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk Desa Wisata," ujarnya mengutip Antara pada Selasa.

Ia menekankan pentingnya pelaksanaan program secara optimal demi memperluas akses keuangan masyarakat. 

Selain itu, dia mengingatkan perlunya langkah mitigasi terhadap potensi kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL).

“Tentunya ini adalah langkah-langkah yang perlu kita sambut dengan penuh optimistis, juga jangan lupa terkait dengan mitigasi. Karena bilamana kredit bisa dikucurkan namun realisasinya tidak sesuai harapan, ini justru jadi simalakama bagi pemberi fasilitas kredit," tegasnya.

Wabup juga menyoroti penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan dimodali dari kredit Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) senilai Rp3 hingga Rp5 miliar dengan mekanisme cicilan dari Dana Desa. 

Meskipun dinilai mempercepat akses keuangan desa, dia mengatakan bahwa edukasi keuangan bagi pelaku usaha sangat krusial.

“Yang namanya uang tetaplah uang. Jadi perlunya edukasi sebelum memberikan fasilitas kredit," katanya.

Lebih lanjut, dia meminta TPAKD selektif dalam membuka akses keuangan bagi pelaku usaha di desa wisata karena masih banyak desa yang memaksakan diri menjadi desa wisata, padahal belum memiliki potensi yang memadai.

“Jangan sampai program hanya digelontorkan namun wisata yang diciptakan tidak memiliki unique selling point. UMKM yang ada dalam wisata harus dibina dengan baik agar punya identitas, tidak ala kadarnya mi rebus, kopi, teh, air mineral," kata Wabup.