Polemik 4 Pulau di Aceh yang Masuk Sumut, Ketua Umum PSN Wanti-wanti Mendagri: Luka Lama Itu Belum Sembuh

PSN menyerukan seluruh elemen masyarakat Aceh, termasuk tokoh adat, ulama, hingga pemuda, untuk bersatu menjaga kedaulatan wilayah.

Ia juga meminta pemerintah pusat agar berhati-hati dalam mengambil keputusan menyangkut batas wilayah, karena berpotensi memicu resistensi moral dari rakyat Aceh.

Keputusan yang menjadi sumber polemik tersebut merupakan buntut Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

Dalam aturan yang ditandatangani pada 25 April 2025 itu, disebutkan bahwa empat pulau yang selama ini diyakini berada dalam wilayah Aceh dimasukkan ke dalam Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualem, juga menyatakan penolakannya secara terbuka.

Ia menegaskan bahwa keempat pulau tersebut adalah bagian dari wilayah Aceh, baik secara sejarah maupun data administratif.

Baca Juga

Bawa Konsep Baru, Kapolda Aceh Irjen Marzuki Dinilai Ciptakan Harmonisasi Masyarakat

"Ya, empat pulau itu sebenarnya adalah kewenangan Aceh, jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat, sejak dahulu kala itu memang punya Aceh," kata Manaf di JCC, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Mualem juga menambahkan bahwa secara iklim dan historiografi, keempat pulau itu selaras dengan karakteristik wilayah Aceh.

"Itu memang hak Aceh. Jadi saya rasa itu memang betul-betul Aceh, dia sudah punya segi sejarah, perbatasan iklim, jadi tidak perlu, itu saja, itu alasan yang kuat, bukti yang kuat seperti itu," tuturnya.

Kini, sengketa 4 pulau tersebut menjadi perhatian luas, bukan hanya karena aspek administratif, tetapi juga karena menyentuh sensitivitas sejarah dan identitas masyarakat Aceh.

Oleh karena itu, jika tidak diselesaikan secara bijak, keributan ini berpotensi membangkitkan kembali ketegangan antara pusat dan daerah yang telah lama diupayakan untuk diredam.  (rpi)