100 Hari Pramono-Rano, PSI Soroti Job Fair Tak Diketahui Warga Jakarta: 47 Persen Belum Tahu!

Jakarta, tvOnenews.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta memberi catatan kritis terhadap kinerja 100 hari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyampaikan apresiasi terhadap program-program positif, namun juga menyoroti beberapa kebijakan yang dianggap belum maksimal.

“Kami harus mengapresiasi program-program Mas Pram yang sudah terlaksana dengan baik dan mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Salah satunya adalah layanan transportasi gratis bagi 15 golongan yang sudah diketahui dan dirasakan manfaatnya oleh banyak orang,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Jumat (30/5).

Namun, William menilai tidak semua program berjalan optimal. Ia menyoroti pelaksanaan pameran pekerjaan (job fair) yang belum dikenal luas oleh masyarakat Jakarta.

“Kita tidak bisa menutup mata bahwa masih ada program-program yang harus dikritisi karena belum berjalan secara optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.

Mengacu pada survei Indikator bertajuk Evaluasi Publik Atas Kinerja 100 Hari Gubernur-Gubernur di Jawa, William menyebutkan bahwa hampir separuh warga Jakarta belum mengetahui adanya program job fair.

“Salah satunya adalah job fair. Ternyata masih ada sekitar 47 persen warga Jakarta yang belum mengetahui keberadaannya. Kemudian, ada banyak orang yang kurang percaya kalau programnya bisa menurunkan angka pengangguran di Jakarta,” katanya.

Menurutnya, Pemprov DKI perlu segera mengevaluasi efektivitas program tersebut agar tepat sasaran di tengah tantangan ekonomi saat ini.

“Hal-hal seperti ini harus menjadi evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta. Seharusnya program job fair ini berdampak kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah kesulitan ekonomi saat ini, yaitu ketika pemecatan terjadi di mana-mana dan daya beli masyarakat sedang menurun,” sambungnya.

Lebih jauh, William mendorong Gubernur Pramono untuk memperkuat komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan.

“Dalam hal ini, Mas Pram mungkin perlu berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari tahu apa-apa saja aspek dari programnya yang masih perlu ditingkatkan lagi jika dilihat dari sudut pandang pihak-pihak bersangkutan,” jelasnya.

“Sehingga, Pemprov DKI Jakarta juga bisa mengetahui masalah-masalah dari warga yang merasakan dampak program-programnya secara langsung. Harapannya, itu bisa menjadikan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Mas Pram lebih tepat sasaran lagi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jakarta,” tutup William. (agr/dpi)