Batas Waktu Pemerintah untuk Jalankan Putusan MK soal Gratiskan Pendidikan di SD dan SMP Swasta

Jakarta, tvOnenews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memberi perintah kepada pemerintah untuk biaya SD dan SMP swasta gratis.

Dalam putusan itu, MK memberikan keterangan waktu untuk pemerintah mempersiapkan dan menjalankan putusan soal biaya SD dan SMP di sekolah swasta harus gratis ini.

Melansir laman resmi MK, diakses Rabu (28/7/2025), MK menyebutkan putusan ini bisa dihadirkan pemerintah secara bertahap.

Hal itu mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya (ekosob).

Namun, mempertimbangkan hakikat atas hak sipil dan politik, MK mendesak putusan ini diberlakukan dengan segera.

"Mahkamah berpandangan terkait dengan sifat  pemenuhan hak Ekosob tersebut pada prinsipnya berbeda dengan sifat pemenuhan hak sipil dan politik (sipol) yang bersifat segera (promptly) dengan mengurangi sedemikan rupa campur tangan negara dalam pelaksanaan hak tersebut. Sementara itu, terkait dengan pemenuhan hak Ekosob dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi kemampuan negara karena pemenuhan hak Ekosob senantiasa berkaitan dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan anggaran. Oleh karena itu perwujudan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya berkenaan dengan pemenuhan hak Ekosob dapat dilakukan secara bertahap, secara selektif dan afirmatif tanpa memunculkan perlakuan diskriminatif," bunyi keterangan MK, dikutip dalam laman resminya, Rabu (28/5/2025).

Diketahui, MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materi UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional atau UU Sisdiknas. Khususnya pada fasa yang mengatur wajib belajar sembilan tahun tanpa memungut biaya, tepatnya jenjang SD dan SMP sederajat.

Putusan itu diketok palu pada sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

Melalui amar putusan nomor 3/PUU-XXII/2024, MK menegaskan kembali makna dari wajib belajar sembilan tahun tanpa dipungut biaya yang dituliskan pada pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas.

Secara spesifik, putusan MK itu tidak hanya berlaku untuk sekolah yang dikelola pemerintah jasa tetapi berlaku juga untuk sekolah swasta.

Adapun, putusan ini berdasarkan permohonan uji materi UU Sisdiknas yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama Fatiyah, Novianisa Rizkika dan Riris Risma Anjiningrum.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan Amar Putusan, dikutip dari laman resmi MK pada Rabu (28/5/2025).