Pertimbangan MK dalam Putusan Pendidikan SD dan SMP Swasta Harus Gratis

Jakarta, tvOnenews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memberi perintah kepada pemerintah untuk biaya SD dan SMP swasta gratis. Beberapa pertimbangan hadir dalam putusan itu.

Melansir laman resmi MK, diakses Rabu (28/7/2025), MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan uji materi UU Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional atau UU Sisdiknas. Khususnya pada fasa yang mengatur wajib belajar sembilan tahun tanpa memungut biaya, tepatnya jenjang SD dan SMP sederajat.

Putusan itu diketok palu pada sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

Melalui amar putusan nomor 3/PUU-XXII/2024, MK menegaskan kembali makna dari wajib belajar sembilan tahun tanpa dipungut biaya yang dituliskan pada pasal 34 ayat 2 UU Sisdiknas.

Secara spesifik, putusan MK itu tidak hanya berlaku untuk sekolah yang dikelola pemerintah jasa tetapi berlaku juga untuk sekolah swasta.

Adapun, putusan ini berdasarkan permohonan uji materi UU Sisdiknas yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia bersama Fatiyah, Novianisa Rizkika dan Riris Risma Anjiningrum.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian. Menyatakan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan Amar Putusan, dikutip dari laman resmi MK pada Rabu (28/5/2025).

Sementara, pertimbangan MK dalam putusan itu, setelah melihat dan menilai frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas yang secara eksplisit penerapannya hanya berlaku bagi sekolah negeri.

Menurut MK, hal tersebut kemudian menimbulkan kesenjangan akses pendidikan dasar bagi peserta didik yang terpaksa bersekolah di sekolah/madrasah swasta akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Artinya, dalam kondisi demikian negara tetap memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa tidak ada peserta didik yang terhambat dalam memperoleh pendidikan dasar hanya karena faktor ekonomi dan keterbatasan sarana pendidikan dasar sehingga dengan terpaksa harus bersekolah di sekolah swasta.