Pemerintah Indonesia Tekankan Urgensi Peningkatan Jaminan Sosial di ICSWSS 2025

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah Indonesia menekankan urgensi penguatan sistem jaminan sosial dalam forum Konferensi Internasional yang digelar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) pada Sabtu (17/5/2025).

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Agus Zainal Arifin saat membuka kegiatan International Conference of Social Work and Social Sciences (ICSWSS) 2025.

Agus menegaskan bahwa cita-cita besar bangsa Indonesia sebagaimana disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto berupa mewujudkan negara dengan rakyatnya tercukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. 

Dalam upayanya mendukung cita-cita tersebut, Kemensos menetapkan sasaran kerja yang mencakup 12 kelompok penerima atensi sosial.

“Pekerjaan sosial tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terpadu, terarah, dan berkelanjutan,” kata Agus kepada awak media, Jakarta, Sabtu (17/5/2025).

Agus juga memaparkan dua program bantuan sosial utama Kemensos yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang disalurkan setiap tiga bulan kepada masyarakat melalui pendataan dari kepala daerah setempat. 

Kemensos juga merancang program Sekolah Rakyat yang ditargetkan berdiri sebanyak 100 unit di seluruh Indonesia pada tahun 2025.

“Program ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan sudah mulai digagas bersama sejumlah kampus. Saya harap UMJ menjadi salah satu perguruan tinggi yang ikut berkontribusi dalam mendirikan Sekolah Rakyat ini,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kementrian Pendidikan Sains dan Teknologi Perguruan Tinggi RI, Ahmad Najib Burhani mengatakan bahwa konferensi internasional ini menjadi wadah penting untuk meninjau, mengevaluasi.

Tak hanya itu, konferensi ini juga menjadi wadah menilai kemajuan dan kemunduran dalam bidang pekerjaan sosial dan ilmu sosial dalam upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 

Menurutnya momen ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan potensi, tantangan, dan tuntutan baru yang dihadapi disiplin ilmu sosial, pekerjaan sosial, serta humaniora dalam menavigasi kompleksitas agenda global tersebut.

“Sudah saatnya ilmuwan sosial Indonesia mengkritisi dan menyesuaikan pendekatan keilmuannya agar lebih relevan dengan konteks lokal, serta mampu berkontribusi secara orisinal dalam diskursus global,” katanya.

Ahmad berharap melalui konferensi ini terjadi pertukaran gagasan yang memperkuat peran keilmuan sosial dan humaniora Indonesia dalam menjawab tantangan pembangunan berkelanjutan, sekaligus mengangkat suara dan perspektif lokal ke panggung internasional.

Adapun konferensi internasional ini menghadirkan 14 negara yang berasal dari Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika yang membahas isu pekerja sosial secara global. (raa)