Dirut PT Timah Minta Dukungan DPR Bereskan Tata Kelola Tambang, Komisi VI: Ilegal Mining Harus Ditangani

Jakarta, tvOnenews.com -Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini mendukung PT Timah melakukan perbaikan tata kelola pertambangan timah nasional. 

Hal ini disampaikan Komisi VI DPR RI dalam rapat dengar pendapat bersama MIND ID dan Direktur Utama PT Timah terkait evaluasi dan pengembangan tata niaga komoditas timah di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (14/5/2025). 

Politisi PKB ini menjelaskan timah merupakan salah satu mineral strategis dan kritis yang dimiliki Indonesia dan sangat dibutuhkan dunia. Bahkan, kata Anggia, Indonesia menjadi salah satu produsen timah terbesar di dunia.

Meski demikian, saat ini Indonesia belum bisa menentukan harga timah dunia dan juga masih masifnya tambang ilegal. 

“Isu timah ini luar biasa menjadi magnet semua mata melihat, menjadi PR yang harus segera kita jawab dan respon. Kita datang ke london kita melihat bahwa kita enggak punya kekuatan yang besar untuk menentukan harga timah, tapi dunia tergantung dengan pasokan dari kita,” kata Anggia.

Untuk itu, Anggia mendorong PT Timah membereskan tambang ilegal sehingga tidak terus merugikan perusahaan dan negara. Dia menyebut persoalan ini harus ditangani serius dan dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan perusahaan.

“Isu ilegal mining yang harus kita tangani, kalau kerja bareng ini insya Allah banyak harapan perbaikan tata kelola dan tata niaga timah. Masyarakat Indonesia punya harapan besar untuk timah, ikhtiar kita ini untuk memperbaiki tata kelola timah,” jelasnya. 

Lebih lanjut, dia berharap dukungan dari DPR mampu mendorong terciptanya ekosistem pertambangan yang lebih transparan, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi negara serta masyarakat.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro meminta dukungan Komisi VI DPR dalam memperbaiki tata kelola timah secara nasional.

Dia menyebut ada beberapa tantangan yang dihadapi PT Timah mulai dari penambangan ilegal di IUP PT Timah hingga tumpang tindih tata ruang di IUP PT Timah. 

Untuk itu, pihaknya meminta dukungan Komisi VI DPR melakukan pengawasan pada PT Timah agar tetap menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.