Prabowo Tunda RUPS dan Aksi Korporasi BUMN: Ini Demi Pembenahan Total!

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto, memerintahkan penundaan rapat umum pemegang saham (RUPS) dan aksi korporasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan kebijakan ini adalah bagian dari langkah pembenahan besar-besaran yang tengah dilakukan pemerintah.

“Itu kan sebenarnya begini, substansinya itu adalah saat ini kan sedang proses pembenahan seluruh BUMN kita di bawah koordinasi Danantara, kan begitu,” ujar Prasetyo kepada wartawan di Ruang Media Istana, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

Menurut Prasetyo, penundaan sejumlah kegiatan rutin di BUMN adalah langkah wajar, selaras dengan evaluasi paralel yang kini dijalankan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Jadi kalau ada di dalam prosesnya itu sesuatu yang misalnya hal-hal rutinitas di BUMN yang sekiranya bisa ditunda karena proses paralel pembenahan ini, ya itu wajar-wajar saja,” tambahnya.

Ia menekankan, jika RUPS dipaksakan digelar sebelum evaluasi rampung, hasilnya bisa tidak sejalan dengan visi pembenahan yang dirancang Danantara. Hal itu dikhawatirkan justru menimbulkan pengulangan proses.

“Kalau proses evaluasi, pembenahan di Danantara ini belum selesai, sementara sudah RUPS nanti sudah terpilih, nanti kan harus dibenah lagi. Kira-kira begitu lho semangatnya seperti itu,” jelas Prasetyo.

Sebelumnya, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, membenarkan adanya instruksi penundaan RUPS dan aksi korporasi BUMN non-Tbk.

Ia menegaskan, langkah ini diambil untuk memastikan pemilihan direksi dan keputusan strategis lain benar-benar didasarkan pada prinsip meritokrasi.

“Iya karena memang kita kembali lagi yang dipilih ini mesti yang kalau Bapak bilang itu yang best brain, best talent yang ada yang berdasarkan meritokrasi ya. Jadi yang berdasarkan yang terbaik,” ungkap Rosan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).

Rosan menekankan, kebijakan ini juga sesuai arahan langsung Presiden Prabowo untuk memastikan hanya sumber daya manusia terbaik dan berintegritas tinggi yang memimpin BUMN ke depan. (agr/raa)