Tak Hanya sebut PTPN Kerap Garap Lahan Tak Sesuai Aturan, Bobby Nasution Juga Sampaikan Keluhan Para Wali Kota dan Bupati

Kemudian, ia juga singgung soal penggarapan lahan, dan Bobby menilai PTPN kerap menggarap dengan tidak sesuai aturan.

"Banyak yang mau di spill kurang lebih yang bisa diselesaikan dan selalu dikeluhkan masyarakat dan juga teman Bupati dan Wali Kota," ungkap Bobby Nasution.

Dalam hal ini, Bobby Nasution mencontohkan, bahwa HGU milik PTPN seharusnya 1000 ha, tapi yang ditanami oleh PTPN bisa 1400 ha lahan bahkan bisa lebih.

"Ini contoh aja ya. Misalnya HGU 1000 tapi yang ditanami bisa 1400 , mungkin ada 1500 ha. Artinya PTPN aja menggarap tidak sesuai aturan," ucapnya.

Selain itu, dia juga akui, banyak masyarakat yang juga menggarap lahan milik PTPN. Tetapi, itu adalah contoh dari perbuatan PTPN itu sendiri.

"Banyak hari ini tanah PTPN yang dikuasi masyarakat, kita tahu itu bahasanya penggarap. Namun di satu sisi sebenarnya kalau kita boleh tarik sedikit, penggarap ini belajar dari PTPN sendiri. Penggarap ini ambil lahan belajar dari PTPN itu," katanya.

Di samping itu, Bobby Nasution menceritakan, bahwa almarhum Ayahnya lama bekerja di PTPN, hanya saja sebagai Kepala Daerah dirinya harus berada di depan masyarakat.

"Persoalan kita dengan PTPN, ini saya takut durhaka. Karena saya gemuk (badannya) ini karena PTPN. Sebab Almarhum Ayah saya bekerja di PTPN dulunya. Tapi ya karena tugas saya hari ini saya mau gak mau harus singgung PTPN sedikit," katanya.

"Masyarakat harus kita bela, kita harus berani bersuara untuk masyarakat. Tujuannya agar aturannya tertib," sambungnya.

Apalagi saat ini, kata Bobby Nasution, sebenarnya PTPN sudah cukup banyak mendapatkan keuntungan.

"Sebenarnya udah banyak PTPN mendapatkan keuntungan dari masyarakat dan Negara dan bahkan banyak PTPN sudah menghilangkan potensi Pendapatan Negara," ucapnya.

Lalu dia juga menyebutkan, saat ini Pemerintah Daerah diminta mengikuti aturan untuk nolkan BPHTB.

"Saat saya jadi Wali Kota Medan, kita didesak mengikuti aturan untuk nolkan BPHTB. Kalau kita hitung puluhan M ya, itu di Kota Medan belum yang lain. Sekarang giliran tanah diserahkan ke masyarakat malah disuruh bayar. Tidak adil saja rasanya, ini menyangkut masyarakat Sumut baik Bupati dan Wali Kota," pungkasnya. (aag)