Gelombang Massa Buruh akan Demo Besar-Besaran di Istana Negara dan Gedung Sate Hari ini, Tuntut Upah Rp6 Juta

Jakarta, tvOnenews.com - Gelombang aksi besar-besaran buruh diprediksi akan memadati pusat Ibu Kota Jakarta dan Kota Bandung selama dua hari ke depan, yakni pada 29 hingga 30 Desember 2025. 

Kurang lebih 20.000 buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan ASPEK Indonesia telah bersiap menggelar demonstrasi di dua titik krusial, yakni Istana Negara, Jakarta dan Gedung Sate.

Langkah ini diambil sebagai respons atas penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) tahun 2026 di wilayah Jakarta dan Jawa Barat yang dinilai jauh dari rasa keadilan bagi para pekerja.

"Aksi massa ini merupakan bentuk protes terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) tahun 2026 di wilayah Jakarta dan Jawa Barat yang dinilai tidak adil," tegas Abdul Gofur, Presiden FSP ASPEK Indonesia, dalam keterangan resminya pada Minggu (28/12).

Para buruh kini menggantungkan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menginstruksikan para kepala daerah untuk segera merombak nilai upah minimum. Mereka menuntut standar upah yang sesuai dengan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Gofur juga menyoroti fenomena janggal terkait rendahnya upah di Jakarta dibandingkan daerah penyangga. Menurutnya, sebagai pusat ekonomi dengan biaya hidup selangit, sangat tidak logis jika gaji buruh Jakarta di bawah wilayah sekitarnya.

"Adalah sebuah ketimpangan yang tidak masuk akal ketika UMP Jakarta justru lebih rendah dibandingkan UMK di daerah penyangga seperti Kota Bekasi yang berada di kisaran Rp5,99 juta," jelasnya.

Lebih lanjut, kenaikan upah sebesar 6,17 persen yang diputuskan pemerintah dianggap tidak memberikan dampak nyata karena langsung habis dimakan inflasi dan meroketnya harga kebutuhan pokok. 

Gofur memperingatkan bahwa kondisi ini memaksa buruh hanya untuk sekadar bertahan hidup (survival mode) daripada mencapai kesejahteraan.

"Buruh adalah tulang punggung ekonomi Jakarta. Jangan biarkan tulang punggung itu patah karena upah yang tak manusiawi," kata Gofur.

Dalam aksi mendatang, ada tiga poin utama yang menjadi tuntutan para buruh kepada Gubernur DKI Jakarta. Pertama, Segera merevisi Keputusan Gubernur mengenai besaran UMP 2026; Kedua, Menetapkan angka Rp6.000.000 sebagai standar minimum UMP di Jakarta; dan Ketiga, Memulihkan martabat serta kesejahteraan buruh sebagai penggerak utama ekonomi Ibu Kota. (ant/dpi)