Dukung Presiden, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Konsisten Hilirisasi Bauksit Tanpa Kompromi 

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan kebijakan hilirisasi bauksit telah memasuki fase kritis.

Secara nasional, terjadi penurunan produksi. Selain itu juga belum maksimalnya pembangunan smelter dalam negeri membangun pemerintah mempertimbangkan opsi relaksasi ekspor bijih bauksit.

Hal ini perlu agar kegiatan ekonomi di hulu tambang tetap berjalan. Namun, hal ini menjadi sorotan dari kalangan legislatif.

Anggota Komisi XII DPR RI, Gulam Mohamad Sharon tidak sependapat dengan rencana relaksasi ekspor tersebut.

Ia menilai, membuka kembali ekspor bijih bauksit memiliki potensi untuk menghambat hilirisasi dan menggoyahkan kepercayaan investor yang berencana membangun smelter.

“Saya mendukung penuh kebijakan Presiden dalam membangun ekosistem industri nasional. Tapi kalau ekspor dibuka lagi, kita harus pikirkan ulang. Ini bisa mengulang kesalahan masa lalu, di mana begitu ekspor dibuka, banyak investor membatalkan pembangunan smelter,” ujar Sharon, Jumat (2/5/2025).

Baca Juga

Kemenhaj Ungkap Kekurangan SDM, Kebutuhan 7.000 Orang, Baru Terpenuhi Tiga Ribu Pegawai

Hal serupa pernah terjadi di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yakni larangan ekspor pertama kali diberlakukan.

Setelah kebijakan dilonggarkan, banyak pembangunan malah terhenti karena lebih menguntungkan untuk menjual material mentah.

“Zaman itu WHW bangun karena ekspor ditutup. Tapi ketika dibuka lagi, banyak yang berhenti membangun karena lebih untung jual bahan mentah. Kalau pola ini terus berulang, investor akan ragu menaruh uangnya di proyek jangka panjang,” kata dia.

Sebagai wakil rakyat dari Kalimantan Barat, Sharon menyayangkan proyek-proyek smelter yang mandek. 

Ia mencontohkan beberapa smelter yakni PT Dinamika Sejahtera Mandiri, PT Laman Mining, PT Kalbar Bumi Perkasa, PT Parenggean Makmur Sejahtera, PT Persada Pratama Cemerlang, PT Quality Sukses Sejahtera dan PT Sumber Bumi Marau. 

Dirinya pun mempertanyakan terkait urgensi relaksasi ekspor, di satu sisi banyak proyek yang belum mulai konstuksi.

“Tiangnya saja belum ada (pembangunan smelter). Kalau mau relaksasi, harus ditinjau ulang apakah sesuai dengan visi dan misi Presiden. Jangan sampai relaksasi membuat yang mau komit bangun jadi mundur semua,” katanya lagi.

Sharon berpendapat, saat ini yang perlu dilakukan adalah mempercepat pembangunan smelter, memberikan insentif investasi, serta menjamin Harga Patokan Mineral (HPM) berlaku secara adil, khususnya bagi pengusaha lokal.

“Kalau kita mau bentuk ekosistem industri yang sehat, hentikan ekspor, permudah izin, beri ruang dan insentif bagi smelter, serta kawal penerapan HPM agar tambang-tambang lokal tidak ditekan oleh pembeli,” kata dia menambahkan.

Saat ini, lanjut dia adalah momen yang tepat untuk menegaskan arah kebijakan nasional.

Ia mengakui prosesnya memang berat, namun dirinya menegaskan dirinya harus konsisten agar beberapa tahun ke depan Indonesia bisa menjadi pemain utama industri alumunium.

"Bukan hanya penjual bijih mentah," tegas dia. (iwh)